Padang – Ketua DPRD Sumatera Barat,Muhidi,menyoroti pentingnya perhitungan kebutuhan pascabencana yang akurat bagi pemerintah daerah terdampak. Perhitungan ini harus disesuaikan dengan kemampuan APBD masing-masing kabupaten dan kota.
penegasan ini disampaikan Muhidi saat mengunjungi SMA Negeri 9 Padang, Selasa (6/1/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia menyerahkan bantuan seragam batik.
Muhidi menekankan bahwa Data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) sangat krusial.data ini menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
“data sangat penting sebagai bahan kebijakan,termasuk menentukan arah kebijakan dan besaran anggaran,” ujarnya.
ia juga mendorong Kepala SMA Negeri 9 Padang untuk segera melaporkan kerusakan akibat banjir bandang yang terjadi pada 27 November 2025.
“Kerusakan segera laporkan sebagai bahan kebijakan dan penentuan anggaran,” tegasnya.
Muhidi menjelaskan bahwa daerah terdampak akan memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada 8–9 Januari 2026. Tahap ini akan menentukan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang.
Menurutnya, data yang tepat dan perencanaan yang matang adalah kunci untuk pemulihan pascabencana yang efektif dan berkelanjutan.
