Jakarta – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan tukar guling aset saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara.Apa alasannya?
Dedi Mulyadi menilai ketidaksinkronan kebijakan transportasi menjadi penyebab utama sulitnya BIJB Kertajati berkembang secara komersial.
Menurutnya, keberadaan Bandara Halim Perdanakusuma dan Kereta Cepat Whoosh mengurangi daya tarik Kertajati bagi penumpang dari Bandung dan Jakarta.”Ada sesuatu yang aneh. Satu sisi kita dorong ke Kertajati,tapi di sisi lain ada Whoosh,kemudian halim tetap buka. Ya, orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati,” ujar Dedi di Bandung, seperti dikutip dari Antara, Jumat (23/1).
Dedi menambahkan, kondisi ini membuat BIJB Kertajati belum mampu membiayai operasionalnya sendiri tanpa suntikan dana dari daerah.
Pemprov Jawa Barat mengusulkan agar operasional dan kepemilikan BIJB Kertajati diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.
Dedi merekomendasikan agar Bandara Kertajati menjadi pusat industri pertahanan. Sementara, pemprov jabar mengambil alih pengelolaan bandara Husein Sastranegara, termasuk kawasan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
“Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, melihat ada beban fiskal pada APBD I Provinsi Jabar yang berat karena setiap tahun harus mengeluarkan biaya operasional,” jelasnya.
Dedi mengklaim bahwa presiden Prabowo Subianto telah menyetujui usulan tersebut.
“Saya mengusulkan kawasan kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Ini mendapat respons positif, sehingga Presiden memiliki harapan Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara,” ungkapnya.
Dedi juga mengaku telah berkoordinasi intensif dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait rencana ini.
Dedi meyakini Pemprov Jabar akan lebih diuntungkan jika mengambil alih Bandara Husein Sastranegara karena pasarnya sudah terbentuk.
“Kita tinggal memperkuat dan memodernisasi Husein. Tidak butuh waktu lama untuk membenahinya. Misalnya,jika landasan pacu ditambah,dalam waktu singkat pasti ramai,” terangnya.
Terkait selisih nilai aset antara kedua bandara, Dedi menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme penilaian profesional (appraisal).
“Bukan jual aset, tapi tukar. Tinggal dihitung saja, kan nilai aset di Bandung berbeda. Itu bisa dihitung lewat appraisal, gampang karena ini urusan sesama pemerintah,” pungkasnya.
