Jakarta – PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co tengah menjadi sorotan tajam setelah mencatatkan kerugian sebesar Rp 680 miliar. Angka fantastis ini memicu kritik keras terkait tata kelola industri gula nasional yang dinilai tidak efisien.
Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Soemitro Samadikoen, menyebut kerugian tersebut sebagai puncak gunung es dari karut-marut tata kelola industri gula dari hulu hingga hilir.
Soemitro mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap kinerja PT SGN. Menurutnya, kegagalan mencapai swasembada gula selama bertahun-tahun terjadi akibat kebijakan yang tidak rasional dan pengabaian terhadap realitas di tingkat petani.
Menanggapi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian Pertanian dan Komisi VI DPR RI, Soemitro menegaskan bahwa perusahaan pelat merah tersebut memegang amanah rakyat. Kerugian Rp 680 miliar dinilai sebagai alarm keras bagi pemerintah.”SGN itu kan milik rakyat. Kenapa bisa rugi sebanyak itu? Apakah di setiap periode atau interval waktu tidak diadakan evaluasi?” ujar Soemitro,Selasa (14/4/2026).
Ia membantah jika kerugian tersebut disebabkan oleh faktor impor. Soemitro justru menyoroti manajemen yang dinilai tidak kreatif dalam menanggulangi tantangan industri, termasuk dalam mengatasi rendahnya kualitas bahan baku tebu.
menurutnya, pembenahan tata kelola, regulasi, dan kebijakan menjadi kunci utama untuk meningkatkan produktivitas. Ia menilai masalah mendasar yang menghambat produksi gula nasional terletak pada ketidakmampuan manajemen dalam mengelola sektor tersebut.
Terkait rencana pemerintah mengalihkan impor bahan baku gula dari swasta ke BUMN, Soemitro menyatakan sikap skeptis.Ia khawatir BUMN justru hanya akan berperan sebagai broker atau perantara.
“Kalau impornya diserahkan ke BUMN, memang pabriknya mampu memproduksi gula kualitas super? Jangan sampai nanti hanya jadi broker yang mengimpor raw sugar lalu dijual kembali,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut bagi kesejahteraan petani. Menurutnya, keuntungan yang diperoleh BUMN dari skema impor belum tentu berdampak langsung kepada petani tebu.
Di sisi lain, pemerintah terus berupaya memperkuat ketahanan pangan melalui sektor lain. Perum Bulog kini mendapatkan dukungan subsidi bunga sebesar 2 persen di Bank Himbara untuk mengejar target penyerapan 4 juta ton beras petani.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa kebijakan subsidi bunga tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam memastikan ketersediaan pembiayaan bagi Bulog untuk menyerap hasil panen petani secara optimal.
