Pesisir Selatan – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan resmi melakukan langkah strategis untuk mempercepat kualitas layanan publik melalui integrasi data kependudukan lintas sektoral pada Senin (8/6/2026). Inisiatif ini melibatkan berbagai instansi pemerintah, pihak swasta, hingga organisasi profesi guna mempermudah akses administratif masyarakat.
Sejumlah instansi yang bergabung dalam perjanjian kerja sama ini di antaranya Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama untuk urusan haji, serta Rumah Sakit BKM. Selain itu, terdapat keterlibatan dari Pengadilan Agama Painan, BPJS Kesehatan, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Pesisir Selatan, serta pihak swasta seperti PT Sinai Travel.
Kepala Disdukcapil Pesisir Selatan, Beriskan, menyatakan bahwa akurasi data kependudukan menjadi fondasi utama dalam memberikan pelayanan prima kepada warga. Melalui sinergi ini, masyarakat diharapkan dapat menikmati proses administrasi yang lebih ringkas, baik di sektor kesehatan maupun urusan hukum.
“Melalui kerja sama ini, proses pelayanan akan semakin mudah dan cepat. Data yang terintegrasi mendukung berbagai sektor, termasuk pelayanan haji dan program pemerintah lainnya,” ujar Beriskan.
Ia mencontohkan, kemitraan strategis dengan fasilitas kesehatan dan IBI akan memangkas durasi pelaporan kelahiran. Dengan demikian, penerbitan akta kelahiran bagi bayi yang lahir di fasilitas kesehatan atau praktik mandiri bidan bisa dilakukan secara lebih tepat waktu.
Dalam agenda tersebut, Disdukcapil juga menyerahkan Akta Kematian kepada pihak Kementerian Agama untuk diberikan kepada keluarga jemaah haji tahun 2026 yang wafat selama menunaikan ibadah. Beriskan menyebut langkah ini sebagai upaya jemput bola guna memastikan ketertiban administrasi kependudukan tetap terjaga, meski peristiwa kematian terjadi di luar daerah atau luar negeri.
Apresiasi tinggi datang dari Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, yang menilai transformasi layanan berbasis data ini sebagai kunci efisiensi birokrasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh mendukung integrasi ini agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Hendrajoni berharap kolaborasi lintas sektor ini dapat terus diperluas ke depannya. Integrasi antardinas ini diproyeksikan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan senantiasa berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
