Jakarta – Pemerintah tengah menggenjot penggunaan kecerdasan artifisial (AI) guna mendongkrak ekonomi riil sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa teknologi ini harus menjadi instrumen nyata dalam transformasi digital yang memberikan dampak langsung bagi rakyat.
Fokus utama kebijakan ini menyasar digitalisasi bantuan sosial (bansos) dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui integrasi AI, pemerintah menargetkan penyaluran bansos yang lebih akurat bagi 18 juta keluarga penerima manfaat atau sekitar 50 juta individu di seluruh Indonesia.
Meutya mengungkapkan, inisiatif ini berkaca dari keberhasilan uji coba program serupa di Kabupaten Banyuwangi. “Jika program ini berjalan sesuai rencana, maka ini akan menjadi salah satu program digital inclusion terbesar di kawasan,” kata Meutya dalam acara Indonesia Summit 2026 di Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026).
Penerapan AI dalam sistem bansos diyakini mampu meningkatkan akurasi data secara signifikan. Teknologi ini membuat proses verifikasi, pemutakhiran data, hingga pengambilan keputusan menjadi lebih efisien dan cepat dibandingkan cara konvensional.
Di sektor ekonomi, AI diharapkan menjadi katalisator bagi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Dengan dukungan teknologi tersebut, pelaku usaha kecil memiliki peluang lebih besar untuk memperluas jangkauan pasar serta mengoptimalkan operasional bisnis hingga ke tingkat regional.
Langkah ini juga menjadi strategi pemerintah dalam mengakselerasi ekonomi digital Indonesia yang diprediksi mencapai nilai 360 miliar dolar AS pada 2030. Optimisme tersebut didorong oleh pesatnya pertumbuhan e-commerce dan tingginya penetrasi pengguna internet domestik.
“Angka-angka pertumbuhan ekonomi digital harus tercermin dan berdampak bagi masyarakat. Teknologi harus menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat UMKM, dan memastikan transformasi digital memberikan manfaat nyata bagi seluruh Indonesia,” pungkas Meutya.
