Jakarta – pemerintah mulai membuka lagi pembahasan insentif untuk kendaraan listrik di tengah upaya menjaga industri manufaktur tetap kompetitif dan tenaga kerja tidak terdampak.Isu itu mengemuka saat menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bertemu Menteri Keuangan Purbaya yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan,Jakarta,pada selasa.
Agus mengatakan, dorongan memberi stimulus tidak hanya terkait agenda penurunan emisi. Menurut dia, pemerintah juga perlu mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak agar tidak terus naik, sekaligus menahan pembengkakan beban subsidi energi saat harga minyak dunia masih bergejolak.
“Insentif atau stimulus kendaraan listrik itu memang dalam rangka memperkuat industri kita sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlindungi,” ujar Agus seusai pertemuan.Ia menegaskan, kendaraan listrik kini sudah masuk dalam perhitungan strategi ekonomi nasional. Pemerintah, kata dia, ingin menjaga daya tahan sektor manufaktur sambil merespons perubahan pasar otomotif yang perlahan bergeser ke arah kendaraan berbasis listrik.
Agus juga menyinggung pengaruh situasi geopolitik global, termasuk konflik Amerika Serikat dan Iran, yang ikut memicu pergeseran preferensi konsumen. Dalam kondisi serba tak pasti, masyarakat cenderung memilih kendaraan yang lebih hemat energi dan tidak bergantung besar pada BBM.
Sejalan dengan itu, Agus menyebut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo menunjukkan minat pasar terhadap kendaraan listrik terus meningkat. Tren tersebut, katanya, merupakan bagian dari perubahan menuju penggunaan energi yang lebih efisien dan rendah fosil.
Namun, ia menekankan Kementerian Perindustrian tidak menentukan sendiri skema pemberian insentif. Keputusan mengenai bentuk, waktu, dan rancangan stimulus, lanjut dia, berada di tangan Kementerian keuangan.
“Soal kapan kendaraan listrik mau diberikan insentif, bagaimana bentuk insentifnya, skemanya seperti apa, mungkin bisa dibicarakan langsung dengan Menteri Keuangan,” kata Agus.
Selain membicarakan kendaraan listrik, pertemuan kedua menteri itu juga menyinggung upaya memperkuat ekspor produk manufaktur Indonesia. Pemerintah ingin mendorong kontribusi ekspor tanpa mengabaikan kebutuhan pasar domestik.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sekitar 75 persen hingga 80 persen ekspor nasional masih ditopang produk manufaktur. Di sisi lain, sekitar 80 persen produksi manufaktur dalam negeri diserap pasar domestik, sementara sisanya masuk ke pasar ekspor.
