Jakarta – Pemerintah Indonesia menerapkan strategi pendanaan multi-sumber untuk penanggulangan bencana, mulai dari tahap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk untuk bencana yang terjadi di Sumatra.
Pendekatan ini memastikan kesinambungan pembiayaan dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber dana.
Pada tahun 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki pagu anggaran Rp2,01 triliun. Namun, dana yang tersedia hingga Desember 2025 tercatat sekitar Rp500 miliar.
Untuk memperkuat respons di lapangan, pemerintah mengandalkan Dana Siap Pakai APBN sebesar Rp1,6 triliun, dana operasional taktis TNI dan Polri, serta dana kemasyarakatan Presiden senilai Rp268 miliar. Skema ini mempercepat pengerahan sumber daya saat bencana.
Selain anggaran reguler, pemerintah menyiapkan cadangan bencana Rp2,97 triliun per Desember 2025 dan *pooling fund* bencana yang dikelola BPDLH senilai Rp250,4 miliar.
Dukungan fiskal juga disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKD) yang diproyeksikan mencapai Rp43,8 triliun pada 2026. TKD memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Skema multi-anggaran ini menawarkan sejumlah keuntungan: respons lebih cepat, fleksibilitas lintas wilayah, dan pembagian beban fiskal antarinstansi.
Bantuan juga menjangkau langsung masyarakat terdampak, termasuk alokasi Rp4 miliar per kabupaten terdampak dan bantuan sosial Rp3 juta per keluarga dari Kementerian Sosial.
Pendekatan lintas sektor ini menjadi fondasi utama pemerintah dalam menjaga efektivitas penanganan bencana dan stabilitas keuangan negara.
