Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp 736,3 triliun, atau 94,9% dari target Rp 775,9 triliun. Pembiayaan ini dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman.
Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, menjelaskan bahwa penarikan utang ini merupakan bagian penting dari pembiayaan anggaran. Tujuannya adalah untuk menutup defisit, membiayai investasi, dan mendukung pengelolaan kas negara secara efisien.
“Total pembiayaan anggaran mencapai Rp 744 triliun. Ini terbagi menjadi pembiayaan utang sebesar Rp 736,3 triliun dan pembiayaan non-utang sebesar Rp 7,7 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (8/1/2025).
Djiwandono juga menyoroti tingginya minat investor terhadap SBN. Hal ini berdampak positif pada penurunan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah.
Ia menambahkan, rasio penawaran terhadap permintaan (bid to cover ratio) untuk SUN (Surat Utang Negara) mencapai rata-rata 3,2 kali, sementara untuk SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) mencapai rata-rata 3,4 kali.
Solidnya pasar keuangan domestik dan kinerja perekonomian yang baik turut mendukung penurunan imbal hasil SBN. Selain itu, selisih antara imbal hasil SBN valas dengan US Treasury tenor 10 tahun juga semakin menyempit.
Jumlah investor ritel SBN terus menunjukkan peningkatan. Sejak pertama kali diterbitkan pada 2016 hingga akhir 2025, jumlah investor ritel SBN mencapai 1.018.925.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Suminto, menegaskan bahwa utang pemerintah masih berada dalam level aman dengan risiko dan portofolio yang terkendali.
Kementerian Keuangan berencana mempublikasikan posisi utang pemerintah per Desember 2025 pada awal Februari mendatang, setelah data pertumbuhan ekonomi kuartal keempat dirilis.
