padang – Bawaslu Kota Padang memperkuat pengelolaan kehumasan, peliputan, dokumentasi, dan layanan informasi publik. Langkah strategis ini dilakukan melalui rapat internal di Kantor Bawaslu Kota Padang, Kamis (16/4/2026), guna mendukung penguatan kelembagaan sekaligus mematangkan persiapan menuju Pemilu 2029.
anggota Bawaslu Sumatera Barat, Muhamad Khadafi, menegaskan bahwa humas merupakan garda terdepan dalam memastikan seluruh kinerja dan agenda lembaga tersampaikan secara transparan kepada publik.
“Humas harus menjadi garda terdepan dalam menyampaikan seluruh agenda dan hal-hal baik yang dilakukan,” ujar Khadafi.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi, termasuk mempublikasikan keberhasilan pencegahan pelanggaran yang selama ini sering tidak terlihat oleh masyarakat. Menurutnya, evaluasi kinerja kehumasan akan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.
“Pemilu tidak hanya saat tahapan berlangsung.Persiapan sebelum tahapan justru paling berat dan menentukan kualitas Pemilu 2029,” tegasnya.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Padang, Firdaus yusri, menjelaskan bahwa kunjungan Bawaslu Provinsi bertujuan memantau progres kinerja serta memastikan program tetap berjalan optimal meski di tengah keterbatasan anggaran.
“Kelembagaan harus tetap berjalan, pengawasan berlanjut, dan kehadiran Bawaslu harus dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Firdaus. Ia menambahkan, setiap kegiatan wajib didokumentasikan dan dipublikasikan sebagai bentuk nyata keterbukaan informasi publik.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Akhiro Murio, menyatakan bahwa penguatan kelembagaan ini sejalan dengan implementasi reformasi birokrasi.
“Tujuannya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimulai dari perubahan pola pikir dan budaya kerja,” kata Akhiro.
Ia menyebut Bawaslu telah menyusun buku panduan teknis serta mengembangkan program BIS (Bincang Seputar Pemilu) yang rutin dilaksanakan sejak 2025 sebagai referensi kerja. Akhiro menegaskan, seluruh divisi harus memahami tugas pokoknya, termasuk dalam penerimaan laporan, karena tanggung jawab pengawasan bersifat menyeluruh.
