Painan – Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mendorong penguatan keterbukaan informasi publik melalui koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika setempat. Langkah itu dibahas dalam rapat di kantor Bawaslu, Rabu (13/05/2026), dengan fokus pada pengelolaan informasi, dokumentasi lembaga, dan layanan digital yang lebih cepat diakses masyarakat.
Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, mengatakan keterbukaan informasi menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu. Ia menilai kerja sama dengan Diskominfo diperlukan agar tata kelola informasi berjalan tertib, profesional, transparan, dan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Melalui koordinasi ini, kami berharap pengelolaan PPID di lingkungan Bawaslu semakin baik, terutama dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan akuntabel kepada masyarakat,” ujar Afriki.Dari pihak Diskominfo Pesisir Selatan,Kepala Bidang Statistik dan Persandian Irwan Fahlifi menyambut baik inisiatif tersebut. Ia memaparkan sejumlah masukan terkait pengelolaan informasi publik, penataan arsip dokumen kelembagaan, serta pemanfaatan media digital untuk memperluas jangkauan penyebaran informasi.
Anggota Bawaslu Pesisir Selatan Syauqi Fuadi yang juga bertanggung jawab atas PPID menekankan pentingnya layanan informasi yang ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Menurut dia, sistem PPID harus mudah digunakan dan tidak menyulitkan masyarakat saat mencari data atau dokumen yang dibutuhkan.
Syauqi menambahkan, rapat tersebut juga menjadi ruang tukar pengalaman mengenai pengelolaan website dan mekanisme pelayanan permohonan informasi publik. Ia menilai pembenahan di dua bidang itu penting agar layanan semakin efektif dan mudah dijangkau.
“Dengan adanya koordinasi ini, PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola kelembagaan yang transparan dan informatif,” kata Syauqi.
