Tutup
BisnisEkonomiPerbankan

Bulog Akui Stok Minyakita Seret di Sejumlah Wilayah

100
×

Bulog Akui Stok Minyakita Seret di Sejumlah Wilayah

Sebarkan artikel ini
bulog-akui-stok-minyakita-masih-seret,-pasokan-belum-tambah
Bulog Akui Stok Minyakita Masih Seret, Pasokan Belum Tambah

Jakarta – Perum Bulog mengakui stok minyak goreng rakyat Minyakita di sejumlah wilayah masih sangat terbatas karena belum ada tambahan pasokan dari produsen. Kondisi itu membuat distribusi Minyakita belum merata, terutama di kawasan timur Indonesia.

Kepala Divisi Perencanaan Operasi dan Analisis Harga Bulog Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan keterbatasan stok menjadi salah satu hambatan utama dalam penyaluran Minyakita ke pasar rakyat.

“Minyakita komersial di beberapa wilayah memang sangat terbatas, belum ada tambahan pasokan lagi dari produsen,” ujar Wawan dalam rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (27/4).

Bulog mencatat sepanjang tahun ini sudah mendistribusikan Minyakita sebanyak 92 ribu kiloliter. Dari jumlah itu, sekitar 45 persen atau setara 41 ribu kiloliter disalurkan ke pasar SPHP dan pasar rakyat.

namun, distribusi di lapangan belum berjalan mulus. Dalam paparannya, Bulog menyebut kendala utama bukan hanya pasokan yang seret, tetapi juga biaya distribusi yang tinggi, terutama untuk wilayah kepulauan dan pegunungan seperti Maluku dan Papua.

Untuk menjangkau Papua pegunungan, misalnya, minyak harus lebih dulu dikirim ke Jayapura sebelum diteruskan ke daerah pedalaman.

Pola pengiriman berlapis itu membuat biaya logistik melonjak, sementara subsidi ongkos angkut dari produsen dinilai masih sangat terbatas.

Bulog juga mencatat beberapa wilayah belum sepenuhnya terjangkau karena keterbatasan gudang distribusi dan minimnya modal mitra penyalur di daerah.

“Umumnya di wilayah Maluku dan Papua yang banyak terdapat kendala ini. Kami juga sudah coba untuk berkoordinasi dengan Bapanas dan Kementerian perdagangan,utamanya terkait distribusinya agar bisa mencapai seluruh wilayah,” katanya.

kelangkaan stok Minyakita itu ikut disorot sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir. Ia menilai terbatasnya pasokan Minyakita membuat masyarakat beralih ke minyak goreng curah, sehingga harga minyak curah ikut terdorong naik tajam.

“Jadi ini yang harus dicermati ya, gimana Bulog tadi melaporkan bahwa stok Minyakita sangat-sangat sedikit. Kemungkinan karena stok ini sedikit, masyarakat kesulitan mendapatkan Minyakita akhirnya membeli minyak goreng curah,” ujar Tomsi dalam kesempatan sama.

Data badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menunjukkan rata-rata harga minyak goreng nasional naik 1,50 persen pada pekan keempat April menjadi Rp19.648 per liter dari sebelumnya Rp19.358 per liter. Kenaikan tertinggi terjadi pada minyak goreng curah yang melonjak 3,24 persen menjadi Rp18.870 per liter dari Rp18.277 per liter pada Maret. Sementara itu, minyak goreng kemasan premium naik 1,68 persen menjadi Rp22.650 per liter. Adapun Minyakita hanya naik tipis menjadi Rp16.357 per liter.

Di sisi lain, Kementerian Perdagangan mengakui ada tekanan biaya dari sisi kemasan yang ikut mendorong harga minyak goreng, terutama minyak curah dan premium.”Memang salah satu indikasi yang kami analisa adalah adanya kenaikan bahan baku kemasan,” ujar Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra.

Namun, Nawandaru menilai kenaikan harga plastik kemasan tidak sepenuhnya bisa menjelaskan lonjakan harga minyak goreng curah yang mencapai lebih dari Rp500 per liter dalam waktu singkat.Karena itu, ia menilai faktor pasokan Minyakita yang tersendat jauh lebih berpengaruh terhadap pergeseran permintaan masyarakat ke minyak curah.

Meski Bulog menyebut stok di lapangan terbatas,Nawandaru meluruskan bahwa secara data nasional pasokan sebenarnya masih tersedia cukup besar. Berdasarkan catatan Kemendag, hampir 40 persen lebih stok Minyakita nasional atau sekitar 193.236 ton dikuasai Bulog dan seharusnya masih bisa dioptimalkan untuk memasok pasar rakyat.

“Jangan sampai seakan-akan Minyakita ini tidak ada barangnya. Karena secara data, secara di atas kertas, 50 persen sudah dikuasai oleh BUMN, dan 40 persennya ke Perum bulog. Kalau Perum Bulog menyampaikan barangnya tidak ada, ini akan menjadi tendensi untuk adanya kelangkaan,” tutur Nawandaru.