JAKARTA – Rencana pemerintah menerapkan skema ekspor terpusat melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menuai beragam respons dari para emiten tambang dan energi di tanah air. Sejumlah perusahaan mengkhawatirkan kebijakan ini bakal memicu hambatan operasional, sementara yang lain melihatnya sebagai peluang penguatan hilirisasi.
Kekhawatiran utama muncul dari PT ABM Investama Tbk (ABMM). Manajemen ABMM menilai mekanisme ekspor satu pintu berpotensi mengurangi fleksibilitas bisnis dan mengganggu efisiensi rantai nilai yang selama ini telah berjalan.
Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), ABMM menyoroti risiko bertambahnya birokrasi yang bisa memicu ketidakpastian operasional. Perseroan juga mewaspadai peningkatan *lead time* atau waktu tunggu pengiriman serta potensi penumpukan barang.
Dari sisi finansial, ABMM memprediksi margin keuntungan akan tertekan akibat hilangnya kemampuan negosiasi langsung dengan pelanggan. Selain itu, tambahan biaya administrasi dan koordinasi dinilai bakal membebani laba bersih perusahaan.
Risiko lain yang menjadi sorotan adalah potensi tertundanya arus kas masuk (*cash-in*) akibat sentralisasi transaksi. ABMM juga mengkhawatirkan terjadinya ketidaksesuaian mata uang (*mismatch*), yang berpotensi meningkatkan risiko pembayaran kewajiban jika nilai tukar rupiah melemah.
Sementara itu, PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) memilih untuk bersikap hati-hati. Manajemen menyatakan masih menunggu aturan final dari pemerintah sebelum memberikan penilaian menyeluruh terkait dampak kebijakan tersebut terhadap bisnis mereka.
Meski begitu, AMMN berharap regulasi ini nantinya disusun secara praktis dan tidak menghambat kelangsungan usaha maupun daya tarik investasi di Indonesia.
Pandangan berbeda datang dari PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Perusahaan pelat merah ini menyambut positif rencana penguatan tata kelola ekspor nasional. Menurut ANTM, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk mendukung hilirisasi dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
ANTM menilai kebijakan ini dapat menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih terintegrasi dan efisien. Fokus bisnis perseroan pun saat ini dinilai tidak akan terdampak signifikan, mengingat mayoritas penjualan mereka diserap oleh pasar domestik, yakni mencapai 97% dari total penjualan bersih pada kuartal I 2026.
Di sisi lain, PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak berdampak material bagi perseroan karena perusahaan tidak memiliki aktivitas ekspor langsung. Namun, NICE mengakui bahwa para pelanggan mereka yang bergerak di sektor pengolahan dan ekspor tetap memiliki potensi terdampak secara tidak langsung dari penerapan aturan baru ini.
