NewsRegulasi

DPRD Limapuluh Kota Kunjungi DPRD Sumbar Bahas Program Kerja

×

DPRD Limapuluh Kota Kunjungi DPRD Sumbar Bahas Program Kerja

Sebarkan artikel ini
bahas-program-kerja-diakhir-jabatan,-komisi-ii-dan-iii-dprd-limapuluh-kota-kunjungi-dprd-sumbar
Bahas Program Kerja Diakhir Jabatan, Komisi II dan III DPRD Limapuluh Kota Kunjungi DPRD Sumbar

Padang – Komisi II dan Komisi III DPRD Kabupaten Limapuluh Kota melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (04/07/2024).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk membahas program kerja komisi pada masa akhir jabatan 2019-2024.

Ketua Komisi II DPRD Limapuluh Kota, Hemistiawan, menjelaskan bahwa pembahasan program kerja komisi meliputi penguatan lembaga DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

“Pembahasan hingga penetapan tidak dapat diselesaikan hingga minggu pertama Agustus 2024 karena masih dalam tahap administrasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat,” ujar Hemistiawan.

Hemistiawan mengapresiasi DPRD Sumbar yang telah menerima kunjungan dan memberikan masukan untuk diterapkan di Kabupaten Limapuluh Kota. “Semoga apa yang kami dapat di DPRD Sumbar bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis, menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap dapat memberikan referensi bagi RPJPD Kabupaten Limapuluh Kota. “Terima kasih atas kunjungan rombongan komisi II dan Komisi III DPRD Limapuluh Kota. Semoga pertemuan ini dapat saling menambah wawasan dan pengetahuan,” tutur Raflis.

Baca Sumbar Bisnis lebih update via Google News, Klik Disini.

News

Fadly Amran, bakal calon Walikota Padang, paparkan visi misinya di depan GRIB JAYA Sumbar. Ia mendapat dukungan penuh dari organisasi tersebut, termasuk rencana mengatasi tawuran remaja. Kolaborasi ini diharapkan dapat mewujudkan Padang yang lebih baik dan sejahtera.

News

Deklarasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Mahyeldi-Vasco, ditunda jelang pendaftaran ke KPU. Keputusan ini diambil agar Mahyeldi dan Audy Joinaldy dapat fokus menjalankan roda pemerintahan.