Padang – DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Rapat ini menjadi wadah evaluasi kinerja Pemerintah Kota Padang selama setahun terakhir.
Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama gedung DPRD Kota Padang, Senin (9/3/2026). Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, memimpin langsung jalannya rapat.
Wakil Walikota Padang, Maigus Nasir, hadir mewakili Walikota Padang. Pj Sekda Raju Minropa juga turut hadir.
Muharlion menjelaskan, LKPJ ini akan menjadi gambaran capaian yang diraih Walikota selama tahun 2025. “Ini terkait kinerja,” tegasnya.
Setelah penyampaian, LKPJ akan dibahas lebih lanjut di tingkat komisi. Hasil pembahasan akan menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Padang pada tahun 2026.
“Kami mendorong pencapaian program unggulan sesuai amanah RPJMD,” ujar Muharlion.Ia menekankan pentingnya mengawal program unggulan agar sesuai dengan target RPJMD.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan nota LKPJ Tahun 2025 secara resmi. Ia menyebut LKPJ sebagai wujud akuntabilitas publik dari penyelenggaraan pemerintahan.
“Penyampaian LKPJ ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah,” kata Maigus Nasir. LKPJ juga menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai tujuan.
Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kota Padang pada tahun 2025 berjalan baik. Namun, Maigus mengakui masih ada beberapa permasalahan yang perlu diatasi.
Salah satu permasalahan utama adalah ketidaksesuaian antara asumsi prioritas pembangunan daerah dengan kemampuan keuangan daerah.
Target pendapatan daerah Kota Padang tahun 2025 adalah sebesar Rp2.875.054.471.583,59. Realisasinya mencapai Rp2.850.542.198.443,07 atau 99,15 persen.
Sementara itu, belanja daerah ditargetkan sebesar Rp3.037.706.279.299,30. Realisasi belanja mencapai Rp2.818.290.949.526,79 atau 92,78 persen.
Maigus Nasir berharap LKPJ ini menjadi bahan telaahan dan masukan untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
