Padang – Anggota DPRD Sumatera Barat, Verry Mulyadi, gencar sosialisasikan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana kepada masyarakat di Lubuk Kilangan dan Lubuk Begalung.
Sosialisasi ini berlangsung di Padayo, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, pada Jumat (13/3/2026), menjelang waktu berbuka puasa.
Kegiatan ini mendapat perhatian serius dari warga, mengingat Sumatera Barat merupakan daerah yang rawan bencana.
Verry Mulyadi menjelaskan,perda Nomor 4 Tahun 2023 merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi bencana.
“Sumbar adalah daerah yang rawan bencana alam, sehingga dengan adanya Perda ini masyarakat diharapkan lebih siap menghadapi bencana dan memahami langkah antisipasi yang harus dilakukan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan ancaman gempa besar dari zona megathrust Mentawai sebagai salah satu potensi bencana yang harus diwaspadai.
Perda tersebut mengatur berbagai tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pra bencana, saat bencana, hingga pasca bencana.Pasal 18 menyebutkan, setiap pembangunan yang memiliki risiko tinggi wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
Pasal 19 mengatur rencana tata ruang untuk mengurangi risiko bencana, termasuk penerapan standar keselamatan serta sanksi bagi pihak yang melanggar.
Verry Mulyadi mendorong agar informasi terkait perda tersebut terus disebarluaskan agar semakin banyak masyarakat memahami pentingnya mitigasi bencana.
“Kami juga akan memberikan bantuan kebencanaan kepada masyarakat untuk memperkuat kesiapan dalam menghadapi situasi darurat,” ungkapnya.
Selain sosialisasi Perda, Verry Mulyadi juga memaparkan sejumlah kegiatan yang telah dilakukannya selama menjadi anggota DPRD Sumbar.
Ia mengajak masyarakat untuk terus mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Verry Mulyadi juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini dijalankan pemerintah untuk meningkatkan kualitas generasi muda.
“MBG itu adalah investasi masa panjang untuk peningkatan kecerdasan anak-anak kedepannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berkurangnya bantuan langsung tunai tidak sepenuhnya merupakan kesalahan pemerintah karena adanya pengalihan pada program peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa keuntungan MBG lebih besar dibandingkan BLT,” katanya.
