Padang – Wali Kota Padang Fadly Amran meminta dunia usaha ikut terlibat dalam memperluas perlindungan bagi pekerja rentan dengan menyalurkan sebagian dana corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung program BPJS Ketenagakerjaan.
Ajakan itu disampaikan Fadly dalam pertemuan bersama para pimpinan perusahaan di Kinol Bistro Padang, Senin (4/5/2026). Pertemuan tersebut membahas langkah mempercepat cakupan jaminan sosial,khususnya bagi pekerja sektor informal yang masih minim perlindungan.
Menurut Fadly, urusan jaminan ketenagakerjaan tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Ia menilai para pemberi kerja juga punya tanggung jawab moral untuk memastikan pekerja tetap terlindungi saat menghadapi risiko sakit maupun kecelakaan kerja.“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai pemberi kerja untuk memastikan perlindungan bagi tenaga kerja. Kita tidak ingin mereka yang memiliki risiko tinggi, ketika sakit atau mengalami kecelakaan kerja, tidak mendapatkan perlindungan,” ujar Fadly.
Ia mengungkapkan, hingga kini ada 138.299 pekerja di Kota Padang yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun, jumlah pekerja yang belum terlindungi masih jauh lebih besar, yakni sekitar 232.315 orang.
Kelompok yang paling banyak belum tercakup meliputi pekerja lepas, pengemudi ojek, tukang bengkel, dan pedagang kecil. pemkot Padang, kata Fadly, telah menanggung iuran 10.103 pekerja rentan melalui APBD.
Pemkot kini mendorong jumlah itu naik menjadi 37.648 orang. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah kota membuka ruang kerja sama dengan sektor swasta, termasuk melalui pemanfaatan dana CSR.
“Saya yakin setiap perusahaan memiliki program CSR. Kami mengajak agar sebagian dari program tersebut dapat diarahkan untuk membantu perlindungan pekerja rentan di Kota Padang,” kata Fadly.
Dari pihak BPJS Ketenagakerjaan, Kepala cabang Padang Afrialdi menyebut pemerintah pusat menargetkan universal coverage Jamsostek di Kota Padang mencapai 32 persen dari total pekerja. Saat ini,realisasinya baru berada di kisaran 25 persen.
Afrialdi menilai masih ada selisih yang perlu dikejar agar perlindungan sosial bagi pekerja semakin luas.Karena itu, ia menekankan pentingnya peran dunia usaha dalam mendukung peningkatan cakupan tersebut.
“melalui kolaborasi ini,kami mendorong keterlibatan dunia usaha untuk turut berkontribusi dalam peningkatan cakupan UCJ,salah satunya melalui pemanfaatan dana CSR,” ujar Afrialdi.
Ia berharap sinergi pemerintah daerah dan swasta dapat mempercepat perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja rentan yang selama ini belum masuk dalam perlindungan.
