Jakarta – Filipina melobi amerika Serikat (AS) untuk mendapatkan izin impor minyak dari negara-negara yang terkena sanksi. Langkah ini diambil sebagai upaya mengamankan pasokan energi dalam negeri di tengah krisis global.
Duta Besar Filipina untuk AS, Jose Manuel Romualdez, mengungkapkan negosiasi dengan Kementerian Luar Negeri AS tengah berlangsung. Tujuannya adalah memperoleh keringanan atau pengecualian pembelian minyak dari negara-negara yang dikenai sanksi.
“Kami bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (AS) untuk mendapatkan keringanan atau pengecualian guna membeli minyak dari negara yang dikenai sanksi AS,” ujar Romualdez, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (25/3).
Ketika ditanya apakah minyak dari Venezuela dan Iran termasuk dalam lobi tersebut,Romualdez menyatakan semua opsi sedang dipertimbangkan.Pihak AS sendiri masih mengkaji permohonan Filipina.
Filipina, yang sangat bergantung pada impor bahan bakar, telah menetapkan status darurat energi nasional sejak Selasa lalu. Status ini berlaku selama satu tahun.
Status darurat ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk membeli bahan bakar dan produk minyak. Tujuannya memastikan pasokan yang tepat waktu dan mencukupi.
Upaya ini dilakukan untuk merespons dampak perang di Timur Tengah. Termasuk pengadaan minyak dari negara-negara yang dikenai sanksi AS seperti Iran, Rusia, dan Venezuela.
selain itu, Manila juga meningkatkan pembangkit listrik berbahan batu bara akibat tekanan pasokan energi.
Filipina juga dijadwalkan menerima impor minyak mentah Rusia untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir pada pekan ini. Hal ini menyusul keringanan sanksi selama 30 hari dari AS.
Pemerintah Filipina menyatakan memiliki sekitar 45 hari pasokan bahan bakar pada Jumat (20/3) lalu. Mereka juga sedang mengadakan tambahan 1 juta barel minyak untuk memperkuat cadangan domestik.
Pekan lalu, AS memberikan keringanan sanksi 30 hari untuk pembelian minyak Iran yang sudah berada di laut. Keringanan ini berlaku untuk minyak yang dimuat ke kapal mana pun, termasuk tanker yang terkena sanksi, pada atau sebelum 20 Maret dan dibongkar paling lambat 19 April 2026.
