serang – Perhelatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten menuai sorotan tajam.Anggaran miliaran rupiah yang digelontorkan dinilai tak sebanding dengan kemeriahan acara.
Dana dari APBD Provinsi Banten disebut mencapai Rp4-5 miliar. Dukungan sponsor juga mengalir dari berbagai pihak.
Namun, puncak acara hanya digelar di tenda berkapasitas 500 orang di pusat pemerintahan Kota Serang.
Direktur Big Data dan Media Insight SMSI, Yoga Rifai Hamzah, mempertanyakan perencanaan dan transparansi pengelolaan anggaran. Ia menilai skala acara lebih menyerupai seremonial tingkat daerah ketimbang perhelatan nasional.
“Skala yang lebih menyerupai acara seremonial tingkat daerah ketimbang perhelatan nasional,” ujarnya.
Dukungan dana publik dinilai hanya dinikmati segelintir pihak. Organisasi pers lain merasa tidak mendapatkan dukungan.
Padahal, mereka tetap bergerak dengan berbagai program secara swadaya.
“ironisnya, yang bekerja mandiri justru tersisih. Yang memegang kendali anggaran justru paling dominan,” kata Yoga.
Kesan monopoli juga muncul dalam penganugerahan penghargaan. Penerima penghargaan dinilai hanya berasal dari mitra kerja panitia pelaksana.
“Seolah-olah HPN adalah panggung eksklusif, bukan rumah bersama,” tegasnya.
Protokol acara juga disorot.Ketua umum organisasi pers ditempatkan di barisan belakang, kalah prioritas dari sponsor.Penandatanganan MoU selama HPN juga hanya melibatkan satu organisasi.
“Lagi-lagi eksklusif. Lagi-lagi tidak inklusif.Padahal HPN bukan milik satu bendera. HPN adalah milik semua,” imbuh Yoga.
Jika praktik ini dibiarkan,HPN dinilai berisiko kehilangan makna.Ajang persatuan bisa berubah menjadi ajang dominasi.
“Apakah ini benar Hari Pers Nasional? Atau Dewan Pers hanya sekedar alat legitimasi segerombolan pedagang yang mengatasnamakan HPN,” pungkasnya.
