Jatinangor – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya peran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam mencetak kader aparatur pemerintahan yang kompeten.
Hal ini krusial demi mendukung program prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Penegasan ini disampaikan saat Wiyagus membacakan sambutan menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-70 IPDN, Selasa (31/3/2026).
Acara berlangsung di Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
Wiyagus menjelaskan, lulusan IPDN dipersiapkan menjadi motor penggerak birokrasi di seluruh pelosok daerah.
tujuannya, memastikan kehadiran negara dan keberhasilan pembangunan dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat.
Wamendagri juga menyoroti perlunya SDM aparatur yang kompeten di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
Menurutnya, tantangan pelayanan publik saat ini mengarah pada digitalisasi.
“Para praja IPDN harus mampu meningkatkan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi,” tegas Wiyagus.
Ia menambahkan, alumni IPDN harus memiliki daya saing yang dapat diandalkan dalam memasuki era kompetisi global yang ketat.
Wiyagus berharap, momentum dies natalis menjadi ajang refleksi untuk mematangkan langkah strategis IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang inovatif dan berdaya saing.
IPDN diharapkan terus berbenah dalam berbagai bidang, terutama penataan dan penyempurnaan kurikulum pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan yang terintegrasi.
Selain itu, Wiyagus menyinggung kiprah penting IPDN dalam isu kemanusiaan.
Teranyar, IPDN mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera dengan mengirimkan praja ke lokasi terdampak.
“Hal ini membuktikan bahwa IPDN adalah lembaga yang responsif dan tangguh dalam menghadapi krisis nasional,” ujarnya.
Sidang senat terbuka ini juga diisi orasi ilmiah dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono.
Acara dihadiri Rektor IPDN Halilul Khairi, para guru besar, anggota senat IPDN, dan civitas academica IPDN.
IPDN juga menyiapkan SDM yang memahami standar pelayanan minimum (SPM) untuk memenuhi hak-hak warga melalui kinerja pemerintah daerah.
