Bandung – Konferensi Asia-Pasifik tentang Merokok dan Pengurangan Bahaya (Asia-Pacific Conference on Smoking and Harm Reduction) menyoroti upaya pengurangan bahaya tembakau. Universitas padjadjaran (Unpad) menjadi tuan rumah acara tersebut.
Konferensi ini merupakan kolaborasi antara Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction (CoEHAR) dan berbagai universitas terkemuka di Asia. Diskusi berpusat pada pengurangan bahaya tembakau melalui penelitian ilmiah,aplikasi klinis,dan proposal untuk strategi kesehatan masyarakat yang lebih efektif.
Direktur CoEHAR, Riccardo Polosa, menyatakan kepuasannya atas respons yang diterima. Pada Senin (16/6/2025), ia mengatakan, “Dukungan dari para pemangku kepentingan dan peneliti lokal merupakan tonggak penting dari pekerjaan kami, hasil dari upaya kerja sama dan jaringan yang kuat yang memungkinkan kami membangun jembatan ilmiah dan budaya yang unik.” Ia menekankan bahwa komunikasi terbuka dan transparan berdasarkan penelitian ilmiah dapat memengaruhi pilihan gaya hidup masyarakat Indonesia, terutama dalam mengatasi tantangan kesehatan yang disebabkan oleh tingginya prevalensi merokok.
CoEHAR juga terlibat dalam kolaborasi penelitian untuk memvalidasi bukti ilmiah terkini tentang toksikologi rokok dan produk pengurangan bahaya di tujuh laboratorium, serta menetapkan standar penelitian internasional baru. Selain itu, CoEHAR mengevaluasi perubahan parameter kesehatan mulut pada perokok yang beralih ke produk pengurangan risiko.
Pakar kesehatan Unpad, Ronny Lesmana, mencatat bahwa topik yang dibahas dalam konferensi menarik perhatian besar dari para peserta. Ia menjelaskan bahwa isu-isu seperti kesehatan kulit dan mata,serta dampak merokok pada performa atletik dan kehidupan militer juga menjadi perhatian. “Indonesia memerlukan strategi inovatif untuk mengatasi dampak merokok terhadap kesehatan masyarakat, dan kolaborasi internasional seperti ini adalah kuncinya,” ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR RI, Eric Hermawan, menyoroti isu cukai rokok. Pada Selasa (13/05/2025), ia menyatakan bahwa Industri Kecil Menengah (IKM) rokok tetap wajib membayar cukai, tetapi dengan biaya yang lebih terjangkau. “Dugaan adanya pelanggaran itu, maka tidak hanya polisi, dikhawatirkan ada unsur APH lain akan terlibat, dan disinyalir oknum bea cukai juga turut terlibat. Karena itu,yang paling benar ada namanya cukai rakyat,supaya negara mendapat untung gitu,tinggal pembinaannya saja,berapa harga cukai yang bisa diserap oleh para pelaku usaha rokok di Madura,” terangnya.
Eric juga menyoroti kebijakan tarif cukai rokok yang dinilai eksesif dalam beberapa tahun terakhir. Ia menduga pemerintah hanya memikirkan target penerimaan tanpa mempertimbangkan dampak kenaikan cukai rokok. Ia menjelaskan, “Pemerintah ambil uangnya dari cukai rokok, tanpa memedulikan nasib industri rokok. Nah, ini harus dibenahi, makanya cukai itu harus dibuat stabil sehingga pertumbuhan rokok pun akan tumbuh. Bahwa kebijakan cukai hasil tembakau ini perlu dikaji ulang.”
