Jakarta – Lonjakan harga BBM non-subsidi mulai memberi tekanan nyata pada sektor-sektor produktif dan memicu kekhawatiran akan efek berantai ke ekonomi nasional. Anggota Komisi XII DPR RI, Shanty Alda Nathalia, menilai kenaikan biaya energi kini tak lagi berhenti di level pelaku usaha, tetapi sudah terasa langsung oleh masyarakat.
Dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 5 Mei 2026, Shanty mengatakan DPR terus memantau dampak kenaikan tersebut melalui fungsi pengawasan. Ia menyebut tren harga BBM non-subsidi yang meningkat signifikan telah mengerek biaya operasional di berbagai sektor.
Salah satu dampak yang menurutnya paling cepat terlihat terjadi di sektor perikanan.di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari, Kota Tegal, sejumlah nelayan memilih tidak melaut karena beban ongkos yang tak lagi tertutup oleh hasil tangkapan.
“Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari, Kota Tegal, nelayan terpaksa menghentikan aktivitas melaut karena terkendala harga Solar Non Subsidi yang mencapai sekitar Rp30.000 per liter, sehingga biaya operasional tidak lagi ekonomis dan aktivitas ekonomi pesisir terganggu,” ujar Shanty.
Ia menilai persoalan itu berpotensi merembet lebih luas ke jalur distribusi, rantai pasok, hingga harga barang di pasar. Jika dibiarkan, kata dia, tekanan biaya energi bisa memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat.
“Tekanan biaya energi dapat menjalar ke rantai pasok,mendorong kenaikan harga komoditas,serta berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat,” tegasnya.Shanty pun mendesak pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait menyiapkan langkah antisipatif agar stabilitas harga tetap terjaga. Ia juga meminta kebijakan yang lebih adaptif supaya gejolak harga energi global tidak langsung menghantam pelaku usaha dan masyarakat.
