Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) menekankan urgensi kebijakan publik yang bermutu sebagai fondasi utama dalam mewujudkan keberhasilan program pembangunan nasional. Penegasan ini disampaikan dalam acara Kick off Pengukuran Kualitas Kebijakan Tahun 2025.
kepala LAN, Muhammad Taufiq, menyatakan bahwa Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) memiliki peran sentral sebagai instrumen strategis. IKK berfungsi untuk mengukur profesionalitas, sistematisasi, basis bukti, inklusivitas, serta kolaborasi dalam proses perumusan kebijakan. “Kita melihat negara maju senantiasa ditunjang dengan kebijakan publik yang berkualitas yang mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa terutama dalam menghadapi perubahan global,” ujarnya.
Taufiq mengajak seluruh instansi pemerintah untuk aktif berpartisipasi dalam pengukuran kualitas kebijakan tahun 2025. Hasil dari pengukuran ini akan menjadi landasan bagi Presiden dalam mengevaluasi komitmen instansi pemerintah terhadap peningkatan kualitas kebijakan dan kontribusinya terhadap pembangunan nasional.
Pengukuran kualitas kebijakan ini juga merupakan implementasi Asta cita ke-7 dalam visi dan misi Presiden,yaitu memperkuat reformasi politik,hukum,dan birokrasi,serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan kebijakan bukan hanya persoalan teknokrasi, melainkan juga bagian dari agenda strategis nasional untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, responsif, dan berpihak pada rakyat.
Agus Sudrajat, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, menekankan pentingnya kebijakan yang berkualitas, terintegrasi, berbasis bukti, dan berfokus pada hasil.Ia mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktif dalam pengukuran IKK, bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan. “Jadikan pengukuran kualitas kebijakan sebagai cermin dan kompas untuk melihat posisi dan kualitas kebijakan kita saat ini dan navigasi untuk menentukan arah perbaikan yang sistematis dalam mendorong reformasi birokrasi berdaya saing,” katanya.
Direktur Bidang Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Widhi Novianto, menjelaskan bahwa terdapat lima instrumen yang diperbarui dalam pengukuran IKK ini. Instrumen tersebut meliputi kebijakan pembangunan strategis sebagai objek pengukuran, jumlah kebijakan yang disampaikan sebanyak tiga untuk masing-masing instansi pemerintah, pertanyaan instrumen yang lebih sederhana dan menunjukkan hasil/dampak kebijakan, dokumen bukti dukung yang lebih konkret dan mudah dipenuhi, serta tahap feedback bagi semua instansi pemerintah.LAN membuka layanan konsultasi dan permohonan informasi melalui layanan hotline sobat bijak di nomor WhatsApp 0821 2550 0053 atau melalui email di ikk@lan.go.id bagi instansi yang mengalami kesulitan dalam proses pengukuran IKK tahun 2025. “Harapannya dengan berbagai kemudahan akses informasi yang ada, dapat mendorong partisipasi instansi pemerintah dalam pengukuran IKK tahun 2025,” ujar Novianto.
Sebagai informasi tambahan, pengalaman negara lain seperti selandia Baru dengan Regulatory Impact Analysis (RIA) dan Singapura dengan the occam’s razor principle menjadi contoh bagaimana kebijakan yang berkualitas dapat memberikan dampak signifikan bagi negara.
