Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah menyusun dokumen tanggapan resmi untuk merespons investigasi dagang yang diluncurkan Amerika Serikat (AS) berdasarkan Section 301 Undang-Undang Perdagangan AS. Dokumen pembelaan tersebut dijadwalkan rampung dan diserahkan paling lambat pada 15 April 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa investigasi AS tersebut berfokus pada dua isu utama, yakni kelebihan kapasitas produksi (excess capacity) dan dugaan praktik kerja paksa (forced labor) dalam rantai pasok produk ekspor Indonesia.
Airlangga menegaskan, penyelidikan yang dilakukan AS bersifat spesifik per komoditas, bukan menyasar regulasi secara umum.ia mencontohkan, jika AS menyoroti kelebihan kapasitas semen, Indonesia dapat dengan mudah membantahnya karena produk semen nasional tidak diekspor ke negara tersebut.
Senada dengan Airlangga, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan dokumen submission comment sebagai pembelaan resmi. Pemerintah akan menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kebijakan yang memicu kelebihan kapasitas produksi secara struktural.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah berargumen bahwa surplus perdagangan Indonesia ke AS murni terjadi karena perbedaan struktur ekonomi dan tingginya permintaan pasar AS, bukan akibat kebijakan yang mendistorsi perdagangan.
Budi menambahkan, produksi manufaktur Indonesia selama ini berjalan mengikuti mekanisme pasar (market driven). Setelah penyerahan dokumen tertulis tersebut, pemerintah akan terus mengawal proses investigasi ini.
