Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam bersama Danrem 032/Wirabraja dan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat melakukan panen padi perdana di lahan sawah cetak baru yang berlokasi di Tiku Limo Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Selasa (2/1/2017).
Panen dilakukan langsung Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria, Danrem 032/Wirabraja Brigjen TNI Mirza Agus, Kepala Dinas Pertanian Sumbar Candra, Kepala Dinas Pertanian Agam Afdhal, Kapolres Agam AKBP Ferry Suwandi, Camat Tanjung Mutiara Edo Pratama dan Koramil se-Kabupaten Agam.
Pada kesempatan itu, Trinda Farhan Satria mengatakan bahwa kegiatan itu merupakan bentuk kemitraan nyata yang dilakukan Pemkab Agam dengan TNI, bahkan perluasan sawah plus penanaman hingga panen itu sudah kesekian kali dilakukan.
“Dengan adanya kemitraan dan kerjasama yang baik, apa yang menjadi tujuan dan harapan tentu lebih mudah direalisasikan,” katanya.
Hal itu sudah menjadi pemahaman kita bersama, bahwa agenda penting dalam menjamin ketersediaan pangan, dan kemandirian pangan, tentu di Agam menyambut baik program cetak sawah baru, bahkan masyarakat dan ninik mamak Tiku V Jorong mendukung program itu.
“Dengan program khusus tersebut, kita di Agam tentu meneruskan program Kementerian Pertanian, di mana pada 2017 mendapat alokasi 71 hektar, yang dikelola Kelompok Tani Mutiara Antokan Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara,” ujarnya.
Menurutnya, tanah sawah itu baru belajar berproduksi, tentu hasil produksinya belum maksimal, tetapi dengan keseriusan dan kerja keras, semakin lama produktifitas akan mencapai hasil yang optimal, tentu perlu dua atau tiga kali panen lagi.
Dengan demikian, diharapkan kepada kelompok tani yang mengelola, lebih banyak berinisiatif, dan berinovasi bagaimana hasil produksi menjadi lebih baik, tentu tidak lepas dari bimbingan Dinas Pertanian dan TNI.
“Perlu diingatkan, bahwa masyarakat jangan berfikir kalau itu program pemerintah atau TNI, tapi pada intinya program itu adalah menjadi salah satu program yang sangat membantu masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan,” tegasnya.
Sehingga, Pemkab Agam menyambut baik dilaksanakan program tersebut, bahkan sudah semestinya kita di Agam mencoba mengonsep pembangunan pemberdayaan ekonomi dengan perencanaan yang terintegrasi, agar bisa memberikan nilai tambah pada perekonomian masyarakat, dan ini perlu disiapkan segera pengolahan pasca panennya.
Kepada Dinas Pertanian Kabupaten Agam, diharapkan menyiapkan tempat pengolahan atau penggiling padi, kalau sarana dan prasarananya sudah siap, maka diyakini hasilnya menjadi lebih baik.
Sedangkan Danrem 032/Wirabraja Brigjen Mirza Agus, S.I.P menyebutkan, bahwa sejak tahun 2015 TNI sudah membentuk MoU dengan Kementerian Pertanian. Untuk tahun ke empat, besok Rabu (3/1) TNI dan Dinas Pertanian se Indonesia melakukan rapat dengan Menteri Pertanian, guna membahas untuk melanjutkan ketahanan pangan baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.
“Di Indonesia, dijatahkan cetak sawah baru lebih kurang 130.000 hektar, dan di Sumbar ditargetkan 400 hektar lebih, karena tekan kontrak pada bulan September 2017, maka cetak sawah yang dilakukan baru 331 hektar,” ujarnya.
Dengan demikian, tentu masih ada anggaran yang belum dimaksimalkan, dan pada 2018 masyarakat Tiku V Jorong menyatakan sudah siap mendukung pelaksanaan cetak sawah baru yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya.
“Program itu dilakukan untuk menghentikan impor beras, karena beras salah satu kebutuhan masyarakat,” ujarnya pula.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Sumbar Ir. Candra, M.Si mengungkapkan, penanaman padi dilokasi sawah baru dicetak itu, tidak sama dengan menanam padi di sawah lainnya, karena banyak tantangan yang dilalui untuk bisa mendapatkan hasil produksi yang maksimal.
“Akan tetapi, kita bangga pada Danrem dan jajaran, Dinas Pertanian Agam, camat, walinagari, yang terus mendorong bagaimana sawah itu bisa secepatnya ditanam, sampai dipanen,” ujarnya.
Kalau sawah tidak ditanam secepatnya, maka peningkatan produksi susah berkembangn, karena lokasi bekas lahan tidur, sehingga semak belukar cepat tumbuhnya. “Sehingga diharapkan, kepada kelompok tani yang menggarapnya agar sesegera mungkin menanam sawah itu, tentu juga butuh dampingan TNI,” ujarnya berharap.
Dengan demikian, Pemrov Sumbar hanya bisa mendukung sarana dan prasarananya, kalau tidak disiapkan infrastrukturnya, tentu petani mengalami kesulitan ketika panen, baik menggiling padi maupun membawa hasil panen ke luar lahan.
Candra mengharapkan, agar Dinas Pertanian Agam mengusulkannya melalui Pemprov Sumbar, kalau tidak diusulkan, maka pengalokasian anggaran tidak dapat diakomodir, sebaiknya Pemkab Agam secepatnya mengusulkan, agar anggarannya bisa dialokasikan pada perubahan anggaran.
