JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai belum efektif dalam menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Studi terbaru dari Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan bahwa distribusi program ini justru tidak merata, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Berdasarkan analisis Celios, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru semakin sedikit di wilayah yang memiliki persentase penduduk miskin tinggi. Ketimpangan serupa juga terjadi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Peneliti Celios, Isnawati Hidayah, menyatakan bahwa pola distribusi yang tidak mengikuti kebutuhan masyarakat ini membuat efektivitas program dengan anggaran Rp335 triliun pada 2026 tersebut dipertanyakan.
“Daerah dengan persentase penduduk miskin yang tinggi, jumlah dapur MBG justru semakin sedikit. Program ini gagal menyasar target karena distribusi tidak selaras dengan kebutuhan warga yang paling rentan,” ujar Isnawati, Selasa (14/4/2026).
Celios juga menyoroti adanya *inclusion error* sebesar 34,2 persen dari data tahun 2025. Artinya, porsi signifikan penerima manfaat program bukanlah kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Efektivitas program semakin dipertanyakan lantaran alokasi anggaran justru terserap untuk kebutuhan yang dinilai tidak relevan dengan pemenuhan gizi anak. Di antaranya adalah pengadaan *event organizer*, tablet, kaus kaki, hingga sepeda motor listrik.
“Alih-alih memperbaiki gizi anak, MBG justru mencerminkan salah sasaran dan kegagalan tata kelola anggaran publik,” tegas Isnawati.
Di tengah tekanan inflasi, defisit APBN, dan ancaman kekeringan panjang, Celios merekomendasikan pemerintah untuk menghentikan ekspansi SPPG. Pemerintah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain, distribusi, dan implementasi program.
Selain itu, Celios mendesak adanya audit independen terhadap pengadaan barang dan jasa serta penggunaan anggaran guna menjamin akuntabilitas. Pendekatan universal dinilai tidak efektif, sehingga perlu diganti dengan indikator keberhasilan yang berbasis pada *outcome*, seperti perbaikan status gizi dan penurunan angka *stunting*, bukan sekadar jumlah dapur yang didirikan.
Terakhir, Celios menyarankan pemerintah untuk membangun sistem pemantauan secara *real-time* yang dapat diakses publik. Hal ini penting agar penggunaan anggaran negara dapat diawasi dengan transparan.
