Tutup
NewsPolitik

Zigo Rolanda Tekankan Akuntabilitas Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Padang

125
×

Zigo Rolanda Tekankan Akuntabilitas Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Padang

Sebarkan artikel ini
zigo-rolanda-kawal-percepatan-infrastruktur-pascabencana-di-sumbar:-tekankan-transparansi-dan-sinkronisasi
Zigo Rolanda Kawal Percepatan Infrastruktur Pascabencana di Sumbar: Tekankan Transparansi dan Sinkronisasi

Padang – Anggota Komisi V DPR RI,Zigo Rolanda,meninjau langsung progres penanganan infrastruktur pascabencana hidrometeorologi di Kota Padang,Sumatera Barat,Kamis (9/4).

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan percepatan tahap tanggap darurat serta persiapan fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) berjalan optimal.

Peninjauan yang dipusatkan di Bendungan Kuranji, Gunung Nago, tersebut difokuskan pada upaya normalisasi alur sungai dan penguatan dinding sungai menggunakan batu boulder.

Zigo juga menyoroti rencana pembangunan check dam di hulu sungai Batang Kuranji sebagai langkah mitigasi jangka panjang untuk menahan material saat curah hujan tinggi.

“Kami ingin memastikan seluruh penanganan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berorientasi pada perlindungan masyarakat di masa depan melalui infrastruktur yang lebih tangguh,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Dalam kesempatan itu, Zigo menekankan pentingnya pemisahan manajemen pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Ia meminta mitra kerja memisahkan secara tegas kegiatan masa tanggap darurat yang berakhir pada April 2026 dengan kegiatan rehab-rekon yang saat ini tengah memasuki tahap desain dan pengajuan kontrak tahun jamak (multi-year contract) ke Kementerian Keuangan.

“Kedua kegiatan ini memiliki karakteristik berbeda. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dipisahkan agar tidak terjadi tumpang tindih administrasi maupun persoalan hukum di kemudian hari,” tegasnya.

Zigo juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran besar guna menghindari potensi penyimpangan, termasuk klaim pekerjaan relawan yang dibebankan pada dana pemerintah.

Ia bersama pimpinan komisi V DPR RI menyarankan adanya pendampingan ketat dari Kejaksaan dan BPKP selama proses pelaksanaan berlangsung.

“Kami sangat mengapresiasi relawan yang turun langsung saat darurat, namun semua proses harus tercatat akurat agar tidak ada celah penyimpangan yang merugikan negara,” tambah Zigo.

Menutup rangkaian kunjungan dalam pertemuan bersama gubernur Sumatera Barat, Zigo merespons harapan pemerintah daerah agar dana rehab-rekon segera direalisasikan.

Ia berkomitmen mendorong sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemulihan infrastruktur di wilayah tersebut.