Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) bersepakat untuk menjaga marwah adat Minangkabau.
Kesepakatan ini terjalin dalam pertemuan yang membahas penyesuaian aturan dengan perkembangan regulasi pemerintahan.
pertemuan berlangsung di Ruang Khusus I DPRD Sumbar, Senin (22/9/2025).
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, langsung menyambut Ketua dan Pengurus LKAAM Sumbar, serta Kabid Humas Polda Sumbar.
Ketua LKAAM sumbar, Fauzi Bahar, mengapresiasi sikap DPRD dalam menyikapi aksi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu.
LKAAM ingin menjadikan Sumbar sebagai teladan bagi daerah lain di Indonesia.
“Kami hadir sebagai niniak mamak yang ingin menegaskan peran adat. Sumbar harus menjadi teladan nasional,” tegas Fauzi Bahar.
DPRD Sumbar menyatakan kesiapannya untuk memperhatikan aspirasi LKAAM.
Muhidi menekankan pentingnya peran niniak mamak dalam menjaga adat dan membina generasi penerus Minangkabau.
Selain itu, DPRD juga membahas problematika terkait Undang-Undang tentang nagari.
Muhidi menyebutkan adanya perbedaan tafsir mengenai pemerintahan nagari.
DPRD bersama pakar hukum adat akan merumuskan solusi agar keberadaan nagari jelas secara hukum.
Diskusi rutin diperlukan agar aturan tentang nagari sesuai adat dan konstitusi.
LKAAM juga menyampaikan dukungan terhadap kondusivitas daerah.
Kerja sama DPRD, pemerintah, aparat, dan masyarakat dinilai penting untuk menjaga Minangkabau tetap harmonis.
