Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga (PPN) meluncurkan Biosolar Performance, sebuah inovasi bahan bakar diesel non-subsidi yang diklaim mampu memangkas biaya operasional industri hingga 70%. Bahan bakar ini dirancang khusus untuk sektor pertambangan, migas, dan manufaktur yang selama ini merasakan dampak kenaikan biaya operasional akibat penggunaan biosolar bersubsidi.
Biosolar Performance menawarkan sejumlah keunggulan. Uji coba menunjukkan penurunan signifikan dalam kehilangan tenaga kuda, dari 9,22% (pada biosolar dengan campuran 40% minyak sawit) menjadi hanya 3,44%. Selain itu, tendensi penyumbatan filter juga berkurang drastis dari 5,09 poin menjadi 1,43 poin.
VP Industrial, Marine, & Fuel Business PPN, Oos Kosasih, menjelaskan bahwa produk ini akan dipasarkan dengan skema bisnis-ke-bisnis (B2B).
“Karena ini produk non subsidi, kami akan menjual produk ini dengan skema antar bisnis,” ujarnya dalam konferensi pers.
Tingginya kandungan air dalam biosolar bersubsidi seringkali menyebabkan kerusakan mesin dan mempercepat frekuensi penggantian filter bahan bakar. Biosolar Performance hadir sebagai solusi untuk masalah ini.
Pertamina telah melakukan uji coba Biosolar Performance di berbagai lokasi, termasuk pengeboran migas di Riau dan Laut Natuna, serta kegiatan pertambangan di Tanjung Enim.
Industri yang berminat menggunakan BBM ini dapat menghubungi langsung PPN untuk informasi lebih lanjut.
Ketersediaan Biosolar Performance akan disesuaikan dengan delapan area operasi PPN di seluruh Indonesia. Harga akan dikuotasi sesuai dengan volume yang dibutuhkan masing-masing pelaku industri.
Meskipun pemerintah berencana meningkatkan campuran minyak sawit menjadi 50% (B50) pada tahun depan, Corporate Secretary PPN Roberth MV Dumatubun memastikan bahwa Biosolar Performance akan tetap dapat dinikmati oleh pelaku industri.
Campuran minyak sawit dalam Biosolar Performance tetap 40%, berbeda dengan biosolar bersubsidi yang akan mengikuti skema B50.
“Jenis Biosolar Performance jelas, yakni non subsidi. Karena itu, sektor manufaktur masih tetap bisa menggunakan BBM tersebut untuk alat berat dan mesin-mesin yang ada di industri,” kata Roberth.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa implementasi program B50 secara wajib belum tentu berlaku untuk semua produsen BBM jenis solar.
Keputusan mengenai program mandatori tersebut akan didasarkan pada tiga studi yang sedang dilakukan pemerintah, meliputi aspek tekno ekonomi, harga indeks pasar, dan teknis implementasi.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa studi tersebut dilakukan bersama produsen BBM, produsen minyak sawit, dan calon pengguna B50.
“Keputusan mandatori dalam program B50 akan menunggu hasil kajian tersebut. Kami mendiskusikan kajian tersebut dengan pemangku kepentingan agar bisa menentukan arah mandatori B50 seperti apa,” ujar Eniya.
