JAKARTA – Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Mohammad Abdul Ghani, memproyeksikan Indonesia membutuhkan produksi kelapa sawit hingga 100 juta ton untuk mencapai target swasembada energi nasional melalui program biodiesel 100 persen (B100).
Abdul menjelaskan, saat ini kebutuhan bahan bakar nabati (biodiesel) berada di angka 35-40 juta ton. Untuk beralih sepenuhnya ke B100, seluruh pasokan sawit nasional harus dialokasikan untuk sektor energi.
Untuk mencapai target 100 juta ton tersebut, Abdul menekankan perlunya peningkatan produktivitas yang signifikan. Saat ini, rata-rata nasional produksi kelapa sawit hanya mencapai 3 ton per hektare. Angka tersebut diyakini dapat didongkrak hingga 4-5 ton per hektare melalui penguatan tata kelola dan sinergi antar pemangku kepentingan.
Selain peningkatan produktivitas, strategi penambahan luas lahan juga menjadi poin krusial. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 16 juta hektare perkebunan sawit. Abdul mengusulkan pemanfaatan sebagian dari 13,8 juta hektare hutan produksi konversi yang kondisinya sudah gundul.
Jika sekitar 7 juta hektare dari lahan tersebut dikonversi menjadi kebun sawit, maka total luas lahan nasional dapat mencapai 24 juta hektare. Kombinasi antara peningkatan produktivitas menjadi 4,5 ton per hektare dan perluasan lahan hingga 24 juta hektare dinilai mampu mengamankan produksi 100 juta ton sawit per tahun.
Terkait operasional perusahaan, Abdul mengungkapkan bahwa Agrinas Palma Nusantara segera mengelola tambahan lahan seluas 4,8 juta hektare yang berada di kawasan hutan. Secara bertahap, lahan tersebut akan diserahkan kepada perusahaan hingga akhir tahun ini.
Dari total pengelolaan sekitar 2 juta hektare kebun kelapa sawit nantinya, sebanyak 20 persen di antaranya merupakan kebun rakyat yang memerlukan peremajaan. Abdul menargetkan proses peremajaan sawit rakyat seluas 400 ribu hektare dapat diselesaikan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
Artinya, Agrinas Palma memikul tanggung jawab untuk melakukan peremajaan rata-rata 80 ribu hektare lahan sawit rakyat setiap tahunnya setelah proses pengalihan lahan selesai dilakukan.
