Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perombakan besar-besaran terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah evaluasi ini diambil setelah pergantian kepemimpinan menyusul kasus korupsi yang menyeret tiga mantan petinggi lembaga tersebut.
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan pihaknya kini lebih mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Target awal sebanyak 82,9 juta penerima manfaat pada 2026 kemungkinan besar akan dipangkas demi efektivitas intervensi gizi.
“Tahun 2026 ini mohon bapak kami tidak mengejar kuantitas, kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta,” ujar Nanik di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6).
Sebagai langkah konkret, BGN memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan dapur baru atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Fokus saat ini dialihkan pada pembenahan ribuan dapur yang sudah ada agar memenuhi standar keamanan dan layanan.
Nanik memperingatkan bahwa pihaknya tak segan menutup dapur yang tidak memenuhi standar kualitas. Meski pembangunan dapur baru dihentikan, BGN tetap mengupayakan jangkauan di wilayah 3T melalui skema pendanaan kreatif dari CSR dan hibah swasta.
Program MBG kini juga difokuskan pada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Hal ini didasarkan pada masukan pakar kesehatan yang menilai masa krusial intervensi gizi adalah sejak masa kehamilan hingga anak berusia sembilan tahun.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menambahkan bahwa penyaluran MBG akan dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Waktu jeda ini dimanfaatkan untuk mengaudit seluruh dapur serta memvalidasi data penerima manfaat.
Pemerintah juga tengah mengkaji opsi penghapusan sekitar 8 juta anak dari daftar penerima manfaat. Siswa SMA dari keluarga mampu menjadi target evaluasi agar subsidi lebih tepat sasaran.
“Contoh misalnya SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi yang uang sakunya sudah Rp100 ribu sampai Rp200 ribu, itu tidak perlu lagi,” ujar Agustina di Kompleks Parlemen, Senin (15/6).
Selain itu, skema insentif operasional dapur yang sebelumnya dipatok rata Rp6 juta per hari akan diubah. Ke depan, insentif akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat riil di setiap dapur.
Untuk mencegah konflik kepentingan, BGN juga melarang keras seluruh pegawainya terlibat atau memiliki usaha dapur MBG. Aturan ketat ini diterapkan guna memastikan tata kelola program berjalan efisien dan transparan.
