JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan implementasi program mandatori biodiesel B50 akan menekan volume ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia pada semester II 2026. Kebijakan ini dinilai akan meningkatkan kebutuhan domestik secara signifikan untuk bahan baku biodiesel.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyatakan bahwa peningkatan serapan CPO di dalam negeri secara otomatis akan membatasi ketersediaan pasokan untuk pasar luar negeri. Meski demikian, BPS belum merinci besaran penurunan ekspor tersebut karena lembaga ini tidak melakukan proyeksi atau forecasting secara spesifik.
“Jika nantinya program B50 menyerap lebih banyak CPO untuk kebutuhan dalam negeri, tentu ada potensi ekspor tertahan. Namun, kami belum menghitung dampaknya secara teknis,” ujar Ateng dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (4/8).
Hingga semester I 2026, ekspor CPO nasional masih mencatatkan pertumbuhan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kendati demikian, laju pertumbuhan tersebut terpantau mulai melambat dibandingkan tren tahun-tahun sebelumnya.
Kinerja ekspor sawit pada paruh kedua tahun ini diprediksi akan sangat bergantung pada keseimbangan antara produksi, cadangan stok, dan permintaan domestik. Program B50 yang resmi diberlakukan sejak Juli 2026 menjadi variabel utama yang mengubah peta distribusi komoditas sawit.
Secara makro, BPS mencatat nilai ekspor Indonesia periode Januari hingga Juni 2026 mencapai US$ 135,70 miliar. Angka ini mencerminkan kenaikan sebesar 4,13% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
Sektor ekspor nonmigas menjadi penopang utama neraca perdagangan dengan total nilai US$ 128,55 miliar. Capaian tersebut tumbuh 5,76% secara tahunan (year-on-year).
Komoditas unggulan yang mendominasi ekspor nonmigas antara lain lemak dan minyak hewani atau nabati, besi dan baja, serta logam mulia dan perhiasan. Dinamika permintaan global yang fluktuatif serta kebijakan hilirisasi industri di dalam negeri dinilai akan terus memengaruhi kinerja ekspor ke depan.
Selain faktor kebijakan biodiesel, ketergantungan pada permintaan dari negara mitra dagang utama juga menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah saat ini tengah berupaya menjaga stabilitas pasokan sawit agar kebutuhan domestik untuk energi baru terbarukan tetap terpenuhi tanpa harus menghentikan kontribusi ekspor secara drastis.
Kebutuhan pendanaan untuk program B50 sendiri diprediksi mencapai Rp 10 triliun pada semester II 2026. Besarnya anggaran ini mencerminkan ambisi pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi berbasis kelapa sawit di tengah tantangan pasar global.
Hingga saat ini, pelaku industri masih mencermati bagaimana penyesuaian pasar terhadap kebijakan B50. BPS menegaskan akan terus memantau data lapangan guna memberikan gambaran akurat mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap neraca perdagangan nasional di akhir tahun nanti.
