Jakarta – Pemerintah berupaya menggenjot produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional melalui sinergi antar lembaga. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) resmi menjalin kerja sama strategis.
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) menjadi landasan kolaborasi ini, yang bertujuan memperkuat ketahanan energi dan mempercepat transformasi nasional. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat pambudy, pada Senin (9/6/2025), menyoroti peran krusial teknologi dalam meningkatkan produksi migas. “Penggunaan teknologi sangat penting, karena dengan teknologi baru, bahkan sumur tua masih dapat diberdayakan,” ujarnya.
Rachmat menambahkan, pihaknya berharap SKK Migas terus mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produksi dan lifting migas. “Mengingat begitu besar harapan masyarakat agar kebutuhan energi bisa terpenuhi secara terjangkau,” imbuhnya. Kerja sama ini juga merupakan respons terhadap perhatian besar Presiden RI Prabowo Subianto terhadap swasembada air, energi, dan pangan.
“Menyambut baik kerja sama Kementerian PPN/Bappenas dengan SKK Migas untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah di hulu migas khususnya aspek perencanaan strategis, serta menekankan pentingnya penggunaan teknologi baru,” kata Rachmat. Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menyambut baik penandatanganan MoU ini sebagai tonggak penting dalam memperkuat sinergi lintas lembaga.
Djoko menegaskan komitmen SKK Migas untuk mengelola hulu migas secara berkelanjutan, inklusif, dan ramah lingkungan. “Kolaborasi antara Kementerian PPN/Bappenas dan SKK Migas ini juga mencerminkan upaya bersama dalam menyusun perencanaan pembangunan terpadu, menyelesaikan hambatan proyek strategis, serta menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan,” ungkap Djoko.
Lebih lanjut, djoko meyakini bahwa kolaborasi ini akan mengoptimalkan pemanfaatan data, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan mendorong perizinan yang lebih efektif.”Melalui MoU ini,kementerian PPN/Bappenas dan SKK Migas berharap dapat menggabungkan sumber daya,keahlian,dan jaringan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi yang lebih efektif,” pungkasnya. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mempercepat transformasi menuju visi Indonesia Emas 2045.
