Jakarta – BPJS Kesehatan memberikan sinyal bahaya terkait kondisi keuangan lembaga. Jika tidak segera ada intervensi dari pemerintah, mereka berpotensi mengalami gagal bayar klaim mulai Juli 2027 mendatang.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengungkapkan bahwa saat ini lembaganya harus menanggung defisit sebesar Rp2 triliun setiap bulan. Kondisi ini terjadi karena beban klaim yang dikeluarkan jauh lebih besar dibandingkan penerimaan iuran peserta.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (9/6), Ghufron merinci bahwa pihaknya harus mengeluarkan dana sekitar Rp16,5 triliun per bulan untuk membayar klaim. Sementara itu, pendapatan iuran yang masuk hanya mencapai Rp14 triliun.
“Ini menghasilkan pembayaran Rp500 miliar sehari, dan sebulan sebesar Rp16,5 triliun. Jadi setiap bulan kita defisit Rp2 triliun,” ujar Ghufron dalam paparannya.
Ia menambahkan, rasio klaim saat ini telah menyentuh angka 108,72 persen. Situasi ini dinilai mengkhawatirkan karena melampaui pendapatan iuran, mirip dengan kondisi kesulitan keuangan yang sempat terjadi pada periode 2018 hingga 2020.
Saat ini, BPJS Kesehatan mencatat rata-rata 2 juta transaksi layanan kesehatan setiap harinya. Ghufron menegaskan, meski cadangan dana dipastikan aman hingga awal tahun depan, kemampuan tersebut memiliki batas waktu yang ketat.
Sebagai langkah antisipasi, BPJS Kesehatan tengah menanti pencairan tambahan dana sebesar Rp20 triliun dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Dana tersebut diharapkan cair segera setelah Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan aset dan liabilitas selesai disusun.
Selain suntikan modal, pihaknya juga mendorong percepatan Peraturan Presiden mengenai penghapusan tunggakan peserta. Kebijakan ini dianggap krusial lantaran saat ini terdapat sekitar 23 juta peserta yang menunggak iuran dengan nilai mencapai Rp14 triliun.
