Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai biaya haji saat ini rentan naik karena pola pengadaan yang masih dilakukan setiap tahun. Ia mendorong penguatan skema investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar lebih agresif untuk menekan ongkos haji yang mudah berubah.
marwan mengatakan skema pembiayaan haji saat ini masih bergantung pada pengadaan tahunan, seperti kontrak akomodasi dan layanan yang harus dinegosiasikan ulang setiap tahun. Menurut dia, pola itu membuat biaya haji mudah berfluktuasi mengikuti kondisi pasar, terutama di tengah tekanan global seperti melonjaknya harga energi dan biaya logistik.
Karena itu, DPR mendorong perubahan pendekatan ke skema investasi jangka panjang, termasuk melalui kontrak layanan dengan durasi lebih panjang agar biaya lebih stabil.
“Uang cost haji masih bisa kita turunkan kalau sistem kontrak di Saudi itu tidak per tahun.Kita kontrak 10 tahun hotelnya. Tidak rumit setiap tahun harus berunding, harus MOU. Berat sekali,” ujar Marwan dalam acara majelis Ukhuwah BPKH 1447H/2026M, Jumat (17/4).
Ia menambahkan, kontrak jangka panjang dapat menekan biaya karena harga tidak lagi mengikuti negosiasi tahunan.
“Kalau kita kontrak 10 tahun,jadi harga setiap tahun flat,” katanya.
DPR juga mendorong penguatan aspek investasi dalam pengelolaan dana haji agar imbal hasil meningkat dan mampu menopang pembiayaan yang lebih besar.
“Pasal investasi itu harus diperkuat. Sehingga mereka bisa mendapatkan imbal yang lebih. Kalau bisa sampai 12 persen. Kalau 12 persen, 250 ribu jemaah masih bisa kita cover,” ujarnya.
di tempat yang sama, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan pihaknya tengah mendorong pergeseran strategi pembiayaan dari skema pengadaan tahunan atau procurement menuju investasi jangka panjang.Menurut dia, skema tersebut dinilai lebih efisien karena dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga pasar setiap tahun.”Kalau selama ini tiap tahun harus bayar, nanti kita jangka panjang harus melakukan investment. Nah ini yang Insya Allah akan dikolaborasikan lebih lanjut agar keinginan dari Presiden Republik Indonesia untuk menurunkan biaya haji bisa berlanjut,” ujarnya.
Fadlul menambahkan, BPKH juga tengah menjajaki kolaborasi investasi dengan sejumlah pihak, termasuk Danantara, khususnya di sektor akomodasi haji.
“Danantara dan kami sepakat bahwa sebenarnya biaya haji ini masih bisa turun tanpa harus menurunkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji,” katanya.
Di sisi lain,DPR menilai penguatan skema investasi juga penting untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan haji. Dengan skema yang ada saat ini, kemampuan pembiayaan dinilai masih terbatas dan belum cukup untuk mengimbangi kebutuhan jemaah dalam daftar tunggu.
