PADANG – DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna di ruang sidang utama, Senin (15/6/2026). Pertemuan ini membahas agenda krusial terkait laporan pertanggungjawaban APBD 2025 dan rancangan kebijakan anggaran untuk tahun depan.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye dan Jupri. Selain membahas Laporan Pertanggungjawaban (LKPD) 2025, forum tersebut juga mengulas perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang hadir bersama Wakil Wali Kota Maigus Nasir, memaparkan adanya penyesuaian signifikan pada struktur KUA-PPAS APBD 2026. Proyeksi pendapatan daerah kini mencapai Rp3,05 triliun, naik sebesar Rp502,73 miliar dari pagu awal yang sebesar Rp2,55 triliun.
“Dengan adanya perubahan anggaran tersebut, pendapatan daerah bertambah 19,67 persen,” ujar Fadly dalam paparannya.
Anggaran tersebut disokong oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,03 triliun dan pendapatan transfer senilai Rp2,02 triliun. Fadly memastikan postur anggaran tetap berimbang melalui penyesuaian belanja daerah yang kini totalnya mencapai Rp3,20 triliun.
Detail alokasi belanja tersebut mencakup belanja operasi sebesar Rp2,66 triliun, belanja modal Rp518,61 miliar, serta belanja tidak terduga dan transfer masing-masing Rp14,77 miliar dan Rp5 miliar. Secara keseluruhan, belanja daerah mengalami kenaikan 18,71 persen dibandingkan anggaran sebelumnya.
Dalam kesempatan itu, Fadly menyampaikan apresiasi kepada legislatif atas disahkannya Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 menjadi Perda. Ia menilai sinergi yang kuat antara Pemkot dan DPRD menjadi kunci utama raihan prestasi daerah.
“Alhamdulillah, Kota Padang kembali meraih opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sumbar untuk ke-13 kalinya atas LKPD TA 2025,” ungkapnya.
Rapat paripurna ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh anggota DPRD Kota Padang.
