Padang – Pemerintah Kota Padang tengah berupaya meningkatkan kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah hasil evaluasi 100 hari kinerja menunjukkan variasi signifikan antar instansi. Sebelas OPD mencatatkan skor antara 64,29 hingga 67,61, meskipun secara umum masih dalam kategori baik.
Dari 51 OPD yang dievaluasi, lima di antaranya berada di posisi terbawah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memperoleh nilai 66,58, diikuti Dinas Pertanian (66,36), Dinas Pertanahan (64,38), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rasidin (64,36), dan Dinas Perhubungan dengan skor terendah 64,29.
Sebaliknya, Dinas Pemadam Kebakaran mencatatkan kinerja terbaik dengan skor 80,00. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyusul dengan nilai 73,26, kemudian dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (72,78), kecamatan Padang Timur (72,50), serta Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota (72,22).
Data tersebut terungkap dalam focus Group Discussion (FGD) Kajian Evaluasi 100 Hari Kinerja Pemerintah Kota Padang yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Padang bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas (Unand).
Ketua Peneliti dari LPPM Unand, Asrinaldi, pada Jumat (20/6) menjelaskan dugaan penyebab rendahnya nilai RSUD Rasidin. “Rendahnya nilai dari RSUD Rasidin, disebabkan viralnya pemberitaan tentang buruknya pelayanan dari RSUD tersebut terhadap pasien,” ungkapnya.Dalam evaluasi tersebut, Asrinaldi juga menyampaikan bahwa mayoritas responden, dari total 740, menyatakan kepuasan terhadap kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang. “Hanya 11,22 persen yang menjelaskan kinerja wali kota dan wakil walikota belum terlihat, dan 3,38 persen yang menyatakan kerja belum jalan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Asrinaldi menyoroti kurangnya sosialisasi program-program Wali kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat. “Warga Kota Padang mendapat informasi program kerja wali kota dan wakil wali kota dari media sosial sebanyak 56,8 persen, informasi warga 23,7 persen, radio 11,2 persen, website resmi Pemko Padang 10,4 persen, TV lokal 9,4 persen, OPD terkait 7,8 persen, serta lainnya sebanyak 1,4 persen,” paparnya.
FGD ini menjadi bagian dari evaluasi program-program yang telah dijalankan Pemerintah Kota Padang dalam 100 hari pertama kepemimpinan Fadly Amran dan Maigus Nasir, serta sebagai wadah untuk menyerap aspirasi dan kritik membangun dari berbagai elemen masyarakat.
