Jakarta – Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha muda Indonesia (BPP Hipmi) mengimbau agar masyarakat berhati-hati dalam menyikapi polemik pertambangan yang tengah berlangsung. Imbauan ini dikeluarkan untuk mencegah narasi asing yang berpotensi merugikan kepentingan nasional.
Sekretaris Jenderal BPP hipmi, Anggawira, menyampaikan kekhawatiran mengenai isu lingkungan dalam sektor pertambangan yang dinilai sering dimanfaatkan sebagai alat tekanan oleh pihak eksternal. “Framing negatif terhadap tambang nasional bisa menggerus citra investasi, daya saing, dan stabilitas kebijakan hilirisasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (9/6/2025). Ia menambahkan, “Kita tidak boleh membiarkan narasi eksternal menggiring opini publik secara tidak berimbang.”
Anggawira, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara (Aspebindo), menekankan pentingnya kedaulatan Indonesia dalam menentukan narasi pengelolaan sumber daya alam. “Jangan sampai kita dikendalikan opini luar, sementara mereka di negaranya sendiri menjalankan praktik tambang yang jauh dari prinsip keberlanjutan,” tegasnya.
Polemik pertambangan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, kembali mencuat dan memicu kekhawatiran publik terkait dampak lingkungan. Namun,sejumlah tokoh industri berpendapat bahwa sektor pertambangan tetap menjadi pilar penting dalam perekonomian nasional dan transisi energi global.
Menurut Anggawira, industri pertambangan tidak lagi dapat dipandang sebagai aktivitas ekonomi konvensional, melainkan sebagai bagian strategis dari rantai pasok global untuk teknologi masa depan. “Kita tidak sedang membicarakan tambang dalam konteks lama,” jelasnya. “Ini tentang nikel dan tembaga sebagai kunci baterai, kendaraan listrik, energi bersih, dan digitalisasi global. Tanpa kontribusi Indonesia, dunia akan kesulitan.”
