Jakarta – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan rumah bersubsidi. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengambil langkah strategis dengan menambah alokasi rumah bersubsidi khusus bagi pengemudi taksi dan karyawan Blue Bird.
Pada acara penandatanganan nota kesepahaman Program Rumah Pengemudi dan Karyawan Blue Bird di Jakarta, Selasa (17/6/2025), Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengumumkan penambahan kuota rumah bersubsidi. “Saya tambahkan 3.000 (unit),jadi 8.000,” ungkapnya. Penambahan ini merupakan respons terhadap tingginya kebutuhan perumahan yang layak bagi kelompok masyarakat tersebut.
Program ini, menurut Maruarar, memberikan kesempatan bagi para pengemudi dan karyawan untuk memiliki rumah pribadi dengan cicilan terjangkau, yaitu Rp 1,2 juta per bulan. Hal ini dinilai lebih menguntungkan dibandingkan dengan terus menerus mengontrak rumah. “Program ini luar biasa, apalagi Presiden Prabowo luar biasa memberikan PPN gratis, BPHTB gratis, PBG gratis. Jadi banyak kemudahan yang diberikan Presiden pada sopir-sopir ini semua,” jelasnya.Direktur PT blue Bird Group,Adrianto Djokosoetono,menyambut baik inisiatif pemerintah ini. Ia menyatakan bahwa program ini sejalan dengan visi perusahaan untuk mendukung kesejahteraan sosial bagi pengemudi, karyawan, dan masyarakat luas. “Dengan dukungan program KPR-FLPP, kami melihat ini sebagai langkah konkret yang akan membawa dampak luas, meningkatkan produktivitas, mayoritas, dan tentu semangat dalam pekerjaan,” ujarnya.
Lebih dari 2.400 pengemudi dan karyawan telah terdaftar sebagai calon penerima rumah bersubsidi yang berlokasi di wilayah Jabodetabek.
Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, sebelumnya telah berkoordinasi dengan sejumlah bank, termasuk bank-bank Himbara, Bank Syariah indonesia, dan BTN, untuk memastikan ketersediaan pendanaan bagi proyek perumahan yang akan dibangun oleh Kementerian PKP. “Sampai akhir tahun ini kurang lebih kami sudah hitung mungkin bisa mencapai Rp 130 triliun, dan tentunya skemanya sudah kita matangkan dan ini bisa langsung berjalan,” kata Rosan.
Rosan menekankan bahwa proyek perumahan ini merupakan proyek strategis yang sesuai dengan arahan Presiden Prabowo dan memerlukan dukungan dari seluruh pihak terkait.
