Jakarta – Pemerintah pusat terus menggenjot proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana jumbo senilai Rp100,1 triliun telah disiapkan untuk memulihkan infrastruktur, sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga ekonomi masyarakat selama periode 2026-2028.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digelontorkan secara bertahap dengan melibatkan 33 kementerian serta lembaga. Alokasi dana direncanakan sebesar Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun di tahun 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Hingga 17 Juni 2026, baru lima instansi yang telah menerima pencairan pagu anggaran. Kelima instansi tersebut mencakup Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Ada lima yang sudah dicairkan dan ditransfer. Yang lainnya sedang berproses di Kementerian Keuangan. Kami mohon dukungan agar proses pengajuan dipercepat, sehingga setelah dana cair, akselerasi pembangunan bisa berjalan kencang,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Sembari menanti proses administrasi di kementerian lain, Satgas PRR mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun yang sudah cair sejak Mei lalu. Rinciannya, dana tersebut dialokasikan sebesar Rp1,6 triliun untuk Aceh, Rp6,3 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp2,6 triliun bagi Sumatera Barat.
Di sisi lain, semangat gotong royong antarwilayah turut mewarnai proses pemulihan ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan sejumlah pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan keuangan ke wilayah terdampak di Aceh, sementara daerah di Sumatera Barat memberikan dukungan pembiayaan bagi kawasan dengan tingkat kerusakan terparah.
Tito menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar eksekusi program di lapangan berjalan maksimal. Ia meminta seluruh kementerian dan pemerintah daerah segera merealisasikan pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak bencana.
