JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa ketangguhan ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah gejolak geopolitik global dan konflik Timur Tengah. Optimisme ini diperkuat oleh pengakuan dari dua lembaga internasional, yakni Asian Development Bank (ADB) dan penyedia indeks global FTSE Russell.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengungkapkan bahwa dalam laporan *Asian Development Outlook* edisi April 2026, ADB memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh stabil sebesar 5,2 persen pada 2026 dan 2027. Angka tersebut meningkat dibandingkan realisasi pertumbuhan sebesar 5,1 persen pada 2025.
Selain itu, FTSE Russell pada 7 April 2026 resmi mempertahankan status pasar modal Indonesia sebagai *Secondary Emerging Market*. Lembaga tersebut juga memastikan bahwa Indonesia tidak masuk dalam daftar pengawasan (*watchlist*) untuk penurunan status.
Menurut Haryo, kedua pengakuan tersebut merupakan sinyal positif di tengah ketidakpastian global, termasuk volatilitas harga energi dan ketegangan perdagangan internasional. Proyeksi pertumbuhan Indonesia oleh ADB bahkan berada di atas rata-rata subregional Asia Tenggara yang diprediksi sebesar 4,7 persen pada 2026.
ADB menilai performa ekonomi Indonesia unggul berkat kekuatan permintaan domestik, inflasi yang terkendali di kisaran 2,5 persen, serta kebijakan moneter yang tepat sasaran. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada awal 2026, yang didorong oleh produktivitas sektor pertanian serta momen Ramadan dan Idul Fitri, menjadi motor penggerak utama.
Di sisi investasi, berlanjutnya pembangunan infrastruktur publik serta peningkatan partisipasi sektor swasta dalam hilirisasi dinilai mampu menjaga momentum ekonomi. Arus masuk penanaman modal asing yang solid juga membantu menstabilkan nilai tukar dan memenuhi kebutuhan pembiayaan eksternal.
Terkait keputusan FTSE Russell, pemerintah menilai hal itu sebagai hasil nyata dari reformasi struktural pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjalankan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar, seperti peningkatan transparansi kepemilikan saham, perluasan klasifikasi investor, hingga penerapan mekanisme *High Shareholding Concentration* (HSC).
FTSE Russell menempatkan posisi Indonesia setara dengan negara besar lainnya seperti Tiongkok dan India. OJK memandang penilaian ini sebagai bukti kredibilitas serta konsistensi Indonesia dalam meningkatkan tata kelola dan transparansi pasar.
Pemerintah menegaskan akan terus mempercepat reformasi struktural sebagai persiapan menghadapi tinjauan kuartalan FTSE Russell pada Juni 2026 dan tinjauan MSCI pada Mei 2026. Fokus utama pemerintah tetap menjaga permintaan domestik, memperkuat fondasi fiskal, serta memastikan pertumbuhan yang inklusif dan tahan terhadap guncangan eksternal.
