JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi menerbitkan aturan baru terkait harga jual rumah susun (rusun) subsidi bagi masyarakat. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri PKP Nomor 23/KPTS/M/2026 yang ditandatangani oleh Menteri PKP Maruarar Sirait pada 5 April 2026.
Regulasi tersebut menjadi payung hukum bagi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan menetapkan suku bunga kredit tetap sebesar 6% per tahun dengan tenor atau jangka waktu cicilan maksimal hingga 30 tahun.
Pemerintah juga telah menetapkan batas harga jual per meter persegi berdasarkan lokasi di Jakarta dan wilayah penyangganya. Harga tertinggi ditetapkan untuk kawasan Jakarta Pusat, yakni Rp14,5 juta per meter persegi atau maksimal Rp652,5 juta per unit untuk luas 45 meter persegi.
Berikut rincian batas harga jual rusun subsidi berdasarkan wilayah:
* Jakarta Pusat: Rp14,5 juta per meter persegi (maksimal Rp652,5 juta)
* Jakarta Barat dan Jakarta Selatan: Rp14 juta per meter persegi (maksimal Rp630 juta)
* Jakarta Timur dan Jakarta Utara: Rp13,5 juta per meter persegi (maksimal Rp607,5 juta)
* Bekasi: Rp13,5 juta per meter persegi (maksimal Rp607,5 juta)
* Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, dan Bogor: Rp13 juta per meter persegi (maksimal Rp585 juta)
Dalam aturan tersebut, pemerintah membatasi luas lantai rusun subsidi dengan ukuran minimal 21 meter persegi dan maksimal 45 meter persegi. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memiliki hunian yang layak dengan skema cicilan yang lebih terjangkau.
