Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) tetap akan menggunakan seluruh aset hasil pengadaan tahun 2025, meskipun proyek tersebut kini sedang dalam penyidikan Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dan penggelembungan harga atau markup. Langkah ini diambil untuk memaksimalkan anggaran negara yang sudah terlanjur terserap.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan barang-barang seperti motor listrik, perangkat IT, laptop, hingga CCTV terbengkalai. “Prinsip secara umum, karena uang negara sudah keluar, harus kita maksimalkan pemanfaatannya,” ujar Arum di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6).
Arum menjelaskan, BGN terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait perkembangan hukum aset-aset tersebut. Barang yang masih layak akan dioptimalkan, sementara penambahan kebutuhan baru untuk tahun 2026 hanya akan dilakukan jika benar-benar mendesak.
Terkait anggaran, evaluasi ketat ini berpotensi menurunkan pagu anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya dipatok Rp268 triliun. BGN berencana menghapus pos belanja yang memiliki output serupa dengan pengadaan tahun 2025.
Saat ini, Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan korupsi tata kelola MBG yang menyeret sejumlah mantan petinggi BGN, termasuk mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana. Salah satu sorotan utama penyidikan adalah pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai Rp1 triliun yang diduga sarat praktik markup.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, menambahkan bahwa sebagian motor listrik tersebut bahkan masih dalam tahap perakitan meski pembayarannya telah lunas. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), estimasi selisih nilai pengadaan tersebut mencapai Rp400 miliar.
Selain motor listrik, penyidik juga menyoroti pengadaan lain yang dinilai tidak sesuai kebutuhan, seperti 32 ribu pasang sepatu, 31 ribu tablet, hingga 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. Hingga kini, pemerintah belum mengambil keputusan final terkait nasib aset-aset tersebut sembari menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.
