NGANJUK – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menyoroti maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah di wilayahnya. Sepanjang setahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tiga kepala daerah di Jawa Timur sebagai tersangka, termasuk Bupati Tulungagung yang menjadi kasus terbaru.
Emil menyatakan keprihatinannya atas rentetan peristiwa tersebut. Menurutnya, situasi ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola pemerintahan.
“Saya sangat prihatin. Ini harus menjadi momentum bagi kita untuk melakukan pembenahan lebih lanjut,” ujar Emil saat memberikan keterangan usai menghadiri Media Briefing Kementerian Keuangan di Nganjuk, Kamis (16/4).
Emil menegaskan bahwa deretan kasus ini merupakan alarm peringatan keras agar pemerintah daerah memperkuat sistem pengawasan internal. Langkah preventif dinilai krusial agar praktik korupsi serupa tidak terulang di masa depan.
Sebagai respons, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini memperketat monitoring terhadap sejumlah sektor rawan. Emil menyebut fokus pengawasan diarahkan pada proses pengadaan barang dan jasa, penentuan jabatan, hingga perencanaan anggaran.
“Kami berupaya melakukan mitigasi risiko terhadap tata kelola yang tidak baik. Banyak aspek yang kami perhatikan, mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga perencanaan anggaran,” tegasnya.
Untuk mendukung upaya tersebut, Emil memastikan pemerintah kabupaten terus meningkatkan koordinasi dengan inspektorat provinsi. Selain itu, pihaknya juga menggandeng aparat penegak hukum, termasuk KPK, guna memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai koridor hukum dan transparan.
