Jakarta – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera kini mengalihkan fokus strategi mereka. Setelah layanan dasar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pulih, fokus utama kini beralih pada pembangunan infrastruktur permanen.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya memperkuat sarana fisik agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman. Menurutnya, infrastruktur yang sebelumnya hanya bersifat fungsional harus segera dipermanenkan.
“Prioritas utama ke depan adalah infrastruktur. Kami harus mempermanenkan jalan, jembatan, serta infrastruktur daerah yang belum tersentuh, baik dikerjakan oleh pemerintah daerah maupun diambil alih oleh pemerintah pusat,” ujar Tito usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Tito menambahkan bahwa tren pemulihan di wilayah terdampak menunjukkan perkembangan positif. Roda pemerintahan dan aktivitas ekonomi masyarakat kini mulai kembali berjalan normal, sehingga urgensi penanganan darurat terus menurun.
Sektor layanan publik pun tercatat telah mengalami kemajuan signifikan. Seluruh rumah sakit di zona terdampak sudah beroperasi penuh, sementara layanan puskesmas terus dioptimalkan untuk menjamin akses kesehatan warga.
Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar juga telah kembali digelar. Meski sebagian sekolah masih memanfaatkan fasilitas darurat atau menunggu proses relokasi, proses pengajaran tetap berlangsung.
Terkait kebutuhan hunian, progres pembangunan hunian sementara (huntara) hampir rampung. Satgas PRR mencatat sudah ada 20.104 unit yang berdiri dari total target 20.674 unit, atau setara dengan 97 persen progres.
Tito juga menyampaikan kabar baik dari para kepala daerah terkait kondisi pengungsi. “Laporan dari rapat Selasa lalu, para bupati, terutama di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang, menyatakan tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda,” ungkapnya.
Selain hunian, fasilitas esensial seperti jaringan listrik, pasar rakyat, dan SPBU dipastikan telah beroperasi normal. Pembangunan permanen ini menjadi langkah krusial pemerintah untuk memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
