Padang – Pemerintah Kota Padang terus berupaya mempercepat legalitas Koperasi Merah Putih di seluruh wilayahnya.Dinas Koperasi dan UKM Kota padang mengumumkan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih telah mencapai tahap akhir di seluruh kelurahan.
Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Harce Novarina, seluruh kelurahan di Kota Padang telah menyelesaikan tahapan penting dalam pembentukan koperasi. “104 kelurahan yang tersebar di 11 kecamatan telah menyelesaikan musyawarah khusus kelurahan untuk pembentukan pengurus koperasi,” ujarnya pada Jumat (13/6/2025).
Struktur kepengurusan Koperasi Merah Putih terdiri dari lima posisi kunci, meliputi ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang anggota, sekretaris, dan bendahara. Sementara itu, struktur pengawas koperasi melibatkan lurah sebagai ketua pengawas secara ex-officio, serta perwakilan dari Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) dan Forum RT/RW.
Proses legalisasi koperasi juga menunjukkan perkembangan signifikan.”Sejauh ini,dari 104 Koperasi Merah Putih yang terbentuk,20 di antaranya sudah berbadan hukum,dan 81 koperasi dalam proses notarisasi,” ungkap Harce.
Pihaknya menargetkan seluruh Koperasi Merah Putih di Kota Padang telah berbadan hukum sebelum peluncuran nasional oleh Presiden Prabowo pada 12 Juli mendatang. “Dengan akta notaris ini, koperasi memperoleh pengakuan hukum formal sehingga dapat menjalankan kegiatan usaha secara sah, serta memiliki hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Koperasi Merah Putih, menurut Harce, merupakan bagian integral dari strategi nasional untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan. Koperasi ini diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pengelolaan bahan pokok murah dan distribusi pangan dengan memanfaatkan potensi wilayah masing-masing. Harce menambahkan, “Dengan begitu, diharapkan mampu memperkuat perekonomian warga.”
