Jakarta – Pemerintah menyiapkan teknologi baru untuk mengatasi masalah sampah nasional yang mendesak. Langkah ini diambil karena pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste to energy) dinilai belum optimal.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebutkan bahwa pendekatan waste to energy baru menyelesaikan 20 persen masalah sampah di Indonesia.
“Kalau waste to energy itu jalan semua di 33 kota, itu baru 20 persen masalah sampah selesai. Masih ada 80 persen lagi yang belum bisa kita selesaikan,” ujar Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/2).
Pemerintah memandang masalah sampah sebagai isu krusial yang harus segera ditangani. Arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi darurat sampah nasional telah ditindaklanjuti dengan serangkaian rapat.
Program pengolahan sampah menjadi energi listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) tetap berjalan di 33 kota. Khusus Jakarta, fasilitas tersebut direncanakan berada di beberapa lokasi, termasuk di kawasan bantargebang dan Sunter.
Namun, pemerintah menilai pendekatan tersebut belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan sampah.
Untuk menangani sisa persoalan yang mencapai 80 persen, pemerintah memutuskan mengembangkan teknologi pengolahan sampah berbasis empat kategori.
kategori tersebut meliputi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) non-refuse derived fuel (RDF), TPST berbasis RDF, Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R), serta pengolahan sampah organik dari sumber atau tingkat masyarakat.
Pengembangan teknologi ini akan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK). Tujuannya adalah merumuskan alat dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan.
“Jadi ada empat kategori. Alatnya seperti apa dan seterusnya kita targetkan satu bulan untuk bisa masuk e-katalog, sehingga masyarakat bisa membeli atau mempergunakan itu,” kata Zulkifli Hasan.
Pemerintah juga akan memperketat penegakan aturan terhadap sistem pembuangan sampah terbuka (open dumping).
Zulkifli Hasan menargetkan perubahan signifikan dalam pengelolaan sampah nasional dapat terlihat dalam dua tahun ke depan, termasuk penanganan tempat pembuangan terbuka berskala besar.
“Sehingga dua tahun lagi kita akan melihat hasil nyata perubahan besar. Terutama yang besar-besar itu yang open dumping seperti Bantargebang, seperti di Bali. Ya, 2027 akhir atau 2028 awal ini bisa kita selesaikan,” pungkasnya.
