PADANG – Ribuan warga memadati kawasan Car Free Day di depan Mapolda Sumatera Barat pada Minggu (21/6/2026). Massa hadir untuk mendeklarasikan penolakan tegas terhadap penyalahgunaan narkoba dan LGBT melalui pembubuhan tanda tangan di atas kain putih sepanjang satu kilometer.
Inisiatif yang digagas Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar ini mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Padang, Fadly Amran. Menurut Fadly, gerakan tersebut menjadi langkah krusial dalam menjaga generasi muda agar tetap berpegang teguh pada falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
“Kota Padang dan Sumatera Barat harus menjadi daerah yang diberkahi dengan landasan nilai agama dan budaya yang kuat,” ujar Fadly di sela-sela kegiatan.
Pemko Padang kini tengah mengoptimalkan program Smart Surau serta Sinergi Nagari yang melibatkan peran Dubalang Kota untuk menekan perilaku negatif. Selain itu, pemerintah setempat sedang menyiapkan sinkronisasi Perda Trantibum dengan Perda Penguatan Nagari guna memperkuat sanksi sosial berbasis hukum adat.
Fadly menekankan, orang tua harus menjadi garda terdepan dalam mengawasi anak-anaknya. Ia berharap keluarga mampu berfungsi sebagai benteng pertama agar generasi penerus tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas maupun narkoba.
Senada dengan hal tersebut, Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, mendorong pembentukan Kampung Bebas Narkoba secara masif. Ia menegaskan, upaya pencegahan harus dilakukan secara konsisten, mulai dari tingkat keluarga, sekolah, hingga lingkungan rumah ibadah.
Kepala BNNP Sumbar, Toton Rasyid, turut menyoroti urgensi langkah preventif mengingat kapasitas rehabilitasi yang masih terbatas. Berdasarkan data prevalensi tahun 2019, sekitar 65 ribu warga di daerah ini pernah terpapar narkotika, sehingga partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama memutus rantai penyalahgunaan.
Sementara itu, Ketua LKAAM Sumbar, Fauzi Bahar Datuak Sati, mendesak pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran khusus bagi pembinaan generasi muda. Ia menilai perlindungan terhadap generasi penerus adalah tanggung jawab kolektif yang memerlukan dukungan kebijakan fiskal yang memadai.
Kegiatan deklarasi ini turut dihadiri oleh Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandi, Danrem 032/Wirabraja Brigjen TNI Aji Mimbarno, serta jajaran Forkopimda. Berbagai tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan juga terlihat hadir untuk memberikan dukungan penuh dalam aksi tersebut.
