Padang – Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria, berjanji akan memperjuangkan kenaikan bantuan modal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Nanda mengusulkan agar bantuan yang sebelumnya Rp2 juta, bisa dinaikkan menjadi Rp4 juta per pelaku usaha.
Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga stabilitas usaha dan menggerakkan perekonomian masyarakat.
Hal itu disampaikan Nanda usai reses di Pasa Lalang, Kelurahan Kuranji, kecamatan Kuranji, Kota Padang, Kamis (5/2).
Nanda menjelaskan, salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses tersebut adalah soal bantuan modal bagi UMKM.
Menurutnya, bantuan permodalan yang disalurkan melalui program Dinas Koperasi dan UKM selama ini masih di angka Rp2 juta per UMKM.
Nilai tersebut dinilai belum cukup untuk menopang keberlangsungan usaha para pelaku UMKM.
“bantuan yang diterima relatif kecil, sehingga belum mampu menutup kebutuhan operasional usaha,” kata Nanda.
Akibatnya, banyak pelaku UMKM masih terjerat pinjaman berbunga dari bank maupun lembaga pembiayaan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius DPRD Sumbar.
Nanda berkomitmen untuk mengawal agar bantuan permodalan UMKM dapat ditingkatkan, minimal menjadi Rp4 juta per pelaku usaha.
“Ini akan kami perjuangkan melalui Dinas Koperasi. Kami juga akan mendorong penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait kenaikan bantuan UMKM pada tahun ini,” tegasnya.
Selain memperjuangkan kenaikan bantuan UMKM, Nanda juga mendorong masyarakat untuk membentuk koperasi.
Hal ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan koperasi Merah Putih sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Dinas Koperasi dan UKM, peluang bantuan permodalan untuk koperasi cukup besar.
Nilainya bahkan bisa mencapai lebih dari Rp100 juta,yang diberikan dalam bentuk aset untuk mendukung kegiatan produksi atau usaha koperasi.
“Kita dorong masyarakat membentuk koperasi sesuai program Presiden,agar terjadi pemerataan ekonomi dan tercipta ruang bersama untuk memperoleh penghasilan demi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.Reses yang digelar nanda di Pasa lalang dihadiri lurah,ketua RT dan RW,tokoh masyarakat,pengurus masjid,serta pemuda setempat.Selain persoalan modal UMKM,masyarakat juga menyampaikan berbagai aspirasi lain terkait sektor pertanian,pendidikan,ekonomi,dan keagamaan.
Nanda menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan telah dicatat dan akan diperjuangkan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi sumatera Barat.
Sementara aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Padang.
