Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi untuk menjamin hak petani terpenuhi secara tepat waktu, mutu, dan harga.
Kebijakan ini diambil setelah Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) menggelar rapat koordinasi di Balai Kota pada Rabu (5/8/2026).
Asisten II Bidang Pemerintahan dan Kesra, Yasrizal, memimpin langsung pertemuan yang melibatkan aparat penegak hukum, penyuluh pertanian, serta perwakilan PT Pupuk Indonesia tersebut.
Yasrizal menegaskan bahwa pengawasan ini adalah bentuk kehadiran negara untuk melindungi petani, bukan sekadar mencari kesalahan pihak tertentu.
Evaluasi semester pertama tahun 2026 mengungkap adanya ketimpangan stok pupuk Urea dan NPK di lapangan yang perlu segera dibenahi.
Pemerintah juga menyoroti praktik penebusan pupuk yang melebihi kebutuhan musim tanam sebagai penyebab ketidakmerataan distribusi.
Guna memperluas akses bagi petani, pemerintah daerah berencana menambah titik serah pupuk di berbagai wilayah.
Seluruh hasil evaluasi tersebut telah diinstruksikan untuk segera diterapkan guna meminimalisir potensi penyimpangan sejak dini.
Pihaknya akan mengedepankan pendekatan pembinaan, namun tetap akan menindak tegas secara hukum jika terjadi pelanggaran aturan distribusi.
Fokus pengawasan saat ini diarahkan pada kepatuhan kios terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) serta ketepatan validasi data penerima bantuan.
Pemko Payakumbuh juga meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran pupuk ilegal atau palsu yang bisa merusak produktivitas lahan tani warga.
Stabilitas pasokan pupuk menjadi prioritas utama demi menjaga ketahanan pangan dan keberlangsungan ekonomi sektor agraris di Payakumbuh.
