Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah stop sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Jeda ini dimanfaatkan lembaga tersebut untuk melakukan audit menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur-dapur penyedia makanan.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyebut penghentian sementara ini sangat krusial untuk membenahi aspek operasional hingga validasi data penerima manfaat. “Iya, setop. Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6).
Menurut Arum, langkah pembenahan ini merupakan buntut dari kebijakan penajaman sasaran atau refocusing penerima manfaat yang sedang digodok pemerintah. BGN ingin memastikan bantuan menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan, bukan sekadar mengejar kuantitas jumlah dapur.
Kualitas dapur menjadi sorotan utama karena dinilai berpengaruh langsung pada standar mutu makanan. Arum menegaskan, tidak masuk akal jika pemerintah mengharapkan hasil maksimal sementara alur memasak di dapur tidak sesuai kaidah yang benar.
Selain pengecekan fisik dapur, BGN juga tengah memperbaiki sistem data penerima manfaat dengan memperkuat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Upaya ini bertujuan agar basis data yang digunakan jauh lebih akurat dan tepat sasaran.
Pemerintah sendiri mempertimbangkan pengurangan jumlah penerima manfaat hingga 8 juta orang melalui skema refocusing. Siswa SMA dari keluarga mampu, yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi tinggi, berpotensi tidak lagi masuk dalam prioritas program.
Langkah ini diambil agar bantuan lebih fokus kepada mereka yang paling membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini. Penyesuaian sasaran ini diprediksi mampu menekan kebutuhan anggaran yang sebelumnya dipatok mencapai Rp270,2 triliun untuk tahun 2027.
BGN juga berencana mengubah skema insentif operasional bagi SPPG yang selama ini dipukul rata sebesar Rp6 juta per hari. Ke depan, besaran insentif akan disesuaikan secara proporsional dengan jumlah penerima manfaat serta kualitas layanan dapur.
Menanggapi desakan untuk menghentikan program MBG, Arum menyatakan pihaknya tetap teguh menjalankan mandat Presiden Prabowo Subianto. Ia menghargai kritik masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi, namun menegaskan fokus BGN kini adalah memperbaiki tata kelola agar program berjalan lebih efektif.
